Penyidik Pertanyakan Kapasitas Camat Ikut Rapat Pengadaan Masker

  • Whatsapp
KASI Intel Kejari Karangasem, I Dewa Gede Semara Putra. Foto: ist
KASI Intel Kejari Karangasem, I Dewa Gede Semara Putra. Foto: ist

KARANGASEM – Setelah menggali keterangan dari delapan camat di Karangasem, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem terus mendalami dugaan korupsi pengadaan masker senilai Rp2,9 miliar oleh Dinas Sosial Karangasem pada pertengahan tahun 2020 lalu. Salah satu yang dipertanyakan, apa kapasitas camat mengikuti rapat pengadaan masker tersebut.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik terhadap para camat pada Kamis (10/6/2021) itu, para camat kompak menyebut pengadaan proyek masker ini merupakan usulan dari masyarakat. “Pengakuan camat bahwa usulan pembuatan masker ini dari masyarakat, diteruskan ke perbekel, selanjutnya ke camat, baru disampaikan ke Bupati,” ujar Kasi Intel Kejari Karangasem, I Dewa Gede Semara Putra, dihubungi via telepon, Jumat (11/6/2021) kemarin.

Bacaan Lainnya

Pemeriksaan selama delapan jam itu, sebutnya, tim penyidik menemukan fakta bahwa ketika masker jenis scuba ini selesai dan dikirim ke delapan kecamatan di Karangasem, ternyata jumlah masker tidak dihitung terlebih dahulu sesuai usulan yang diajukan. “Tidak ada penghitungan oleh camat setelah ada penyerahan masker, hanya simbolik aja lewat tulisan. Diserahkan di wantilan pada 21 September 2020 lalu,” terang Semara Putra.

Yang menjadi pendalaman tim penyidik saat ini, terangnya, apakah pengadaan tersebut benar-benar usulan dari bawah atau tidak. Disinggung OPD yang bisa melakukan pengadaan masker, dia mengungkapkan ada tiga OPD yang bisa melakukan pengadaan masker, yakni BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Namun, melalui rapat, yang ditunjuk adalah Dinas Sosial. “Prosedur pengadaan dan masalah pengajuan masker ini yang ingin digali,” imbuhnya.

Baca juga :  Dua Pekerja Pasar Galiran Asal Karangasem Positif Corona

Dari keterangan para camat kepada tim penyidik, sebelum pengadaan proyek masker sebanyak 512.797 potong itu, mereka sempat dilibatkan rapat di kantor Bupati pada pertengahan tahun 2020. Hal ini dinilai agak janggal oleh Semara Putra. “Kenapa camat diikutsertakan dalam rapat? Apa peran camat, kenapa diikutkan dalam rapat itu? Padahal tanpa dilibatkan bisa saja kan?” ulas retoris.

Terkait pemanggilan saksi selanjutnya, Semara Putra berkata masih belum mendapat informasi dari tim penyidik. Yang pasti, kata dia, prosedur pemanggilan saksi yakni akan diberi surat pemanggilan tiga hari sebelum jadwal pemeriksaan dilakukan. “Ini belum ada surat pemanggilan. Nanti akan kami infokan selanjutnya,” ucap dia menandaskan. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.