DENPASAR – Melahirkan produk kontestasi politik berkualitas memang sangat bergantung dari tingkat melek politik publik. Di sisi lain, niat parpol untuk memberi pendidikan politik kepada masyarakat tak jarang terganjal stigma partisan parpol tertentu. Pandangan itu dilontarkan Ketua DPD Partai Golkar Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, Minggu (9/5/2021).
Wandhira menyatakan hal tersebut menanggapi pandangan akademisi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, tentang pentingnya edukasi politik saat pemilu atau pilkada. Dalam POS BALI edisi Jumat (7/5) lalu, Lanang berujar perang sesungguhnya dalam politik adalah bagaimana menggaet hati masyarakat. Namun, idealnya adalah bagaimana parpol dapat memperoleh suara politik publik dengan adu gagasan. Jika tidak, ujung-ujungnya tetap saja politik transaksional.
Untuk itu, sambungnya, pendidikan politik masyarakat juga sangat diperlukan. “Misalnya bagaimana cara memilih caleg yang berkualitas, tidak sekadar mereka yang punya modal saja. Artinya, itu tetap bergantung masyarakat kita juga, apakah masih berpikir (pragmatis) seperti sekarang atau tidak? Jika masih, ujungnya tetap saja kapitalisasi politik dan yang terjadi adalah kapitalisme politik,” jelas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati tersebut.
Menurut Wandhira, dia memiliki pemikiran sealur dengan pandangan Lanang terkait harus memperbanyak pendidikan politik untuk masyarakat. Dengan begitu masyarakat paham cara memilih wakil, baik di eksekutif maupun di legislatif, yang berkualitas. Persoalan yang terjadi, sebutnya, justru di benak masyarakat itu sendiri, alih-alih di parpol sebagai kontestan politik.
“Soal mengadakan pendidikan politik di masyarakat, kami di Golkar punya Karakterdes (Kader Penggerak Teritorial Desa). Saat kami adakan diklat politik, yang hadir tetep aja hanya mereka yang sudah Golkar. Padahal kami mengundang masyarakat di luar kader dan simpatisan juga untuk jadi mendapat pendidikan politik,” urai Wakil Ketua DPRD Denpasar itu.
Dari peristiwa itu, dia berkonklusi politik di mata masyarakat hanyalah urusan parpol saja. Publik secara aktif kurang tertarik, atau sekurang-kurangnya menempatkan edukasi politik di urutan bawah dari kebutuhan mereka. Dengan pemahaman masyarakat seperti itu, dia berkata parpol apapun yang menyelenggarakan pendidikan politik, niscaya yang hadir hanya kader dan simpatisan mereka saja.
“Jadi, jika ingin pendidikan politik itu dihadiri oleh masyarakat nonsimpatisan, maka semestinya lembaga independenlah yang memperbanyak melaksanakan itu. Misalnya KPU atau organisasi-organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan lainnya,” ulasnya.
Wandhira tak memungkiri realitanya masyarakat belum bisa menentukan pilihan berdasarkan kemampuan calon, masih melihat dari partai apa calon itu muncul. Lebih dari itu, publik juga melihat apa yang calon bisa berikan, dan ini sangat memungkinkan terjadinya politik transaksional yang akan menepikan kapabilitas sang calon. “Ini perlu ada penelitian atau kajian dari pihak terkait, untuk bisa menuju ke suatu kualitas dan kompetensi calon yang visioner demi pembangunan daerah,” tandasnya.
Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif DPW Partai Nasdem Bali, Somvir, di kesempatan terpisah menilai saat ini belum tepat membicarakan urusan politik. Selain Pemilu 2024 masih jauh, saat ini pandemi Covid-19 dan dampaknya masih belum hilang dari masyarakat. “Kita kerja dulu untuk masyarakat, baru bicara politik. Selamatkan dulu rakyat dari Corona, baru pikir yang lain,” ucap anggota Komisi I DPRD Bali tersebut. hen
