Pemkot Denpasar Tindaklanjuti Pemberlakuan PSBB, Mal Buka Sampai Pukul 20.00

  • Whatsapp
RAPAT membahas soal rencana pemberlakuan PSBB pada Kamis (7/1/2021) di kantor Wali Kota Denpasar. foto: ist

DENPASAR – Berkaitan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021, Pemkot Denpasar menggelar rapat pada Kamis (7/1/2021).

Rapat yang berlangsung di kantor Wali Kota Denpasar, Bali ini dipimpin Pj. Sekda Kota Denpasar I Made Toya; dihadiri Wakapolresta Denpasar, AKBP I Wayan Jiartana, dan OPD terkait Pemkot Denpasar.

Bacaan Lainnya

Made Toya mengatakan rapat kali ini untuk menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Menurut dia, dengan memperhatikan instruksi Mendagri ini sebenarnya beberapa hal dalam PSBB telah dilaksanakan di Kota Denpasar dengan Perwali No.48 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Seperti membatasi tempat kerja dengan menerapkan Work from Home (WFH), pelaksanaan belajar secara daring, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan.

Dalam rapat kali ini Pemkot kembali melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penerapan di lapangan yang juga melibatkan Satgas Covid-19 dari lingkungan desa, kecamatan hingga kota, serta keterlibatan aparat keamanan dari, Kepolisian dan TNI.

Baca juga :  Polresta Denpasar Simulasi Tangani Lakalantas Terduga Covid-19

“Jadi, intinya kami siap menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri,” tegas Made Toya; didampingi Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, Dewa Gede Rai.

Lebih lanjut, Made Toya menjelaskan, adapun pengetatan yang ditekankan kembali melalui pemberlakuan PSBB antara lain membatasi di tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen. Para pegawai yang bekerja di kantor atau Work From Office (WFO) maksimal 25 persen pun diharuskan memberlakukan protokol kesehatan (prokes) secara lebih ketat.

Ketentuan lainnya dalam PSBB yakni melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online (daring), kegiatan restoran atau kuliner (makan/minum) di tempat sebesar 25 persen dengan memberlakukan prokes secara lebih ketat dan layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang.

Sementara pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall sampai dengan pukul 20.00 dengan prokes yang lebih ketat. “Pada instruksi Mendagri diatur pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 19.00 WIB, kami berlakukan pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00,” ujar Made Toya.

Dia menambahkan, dalam konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran Covid-19 secara berkelanjutan, Pemkot Denpasar mengoptimalkan kembali Posko Satgas Covid-19 Gotong Royong dari desa/kelurahan, hingga kecamatan.

Pemkot berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan yakni Satpol PP, kepolisian, dan TNI.

Baca juga :  Puluhan Warga di Klungkung Terima 15 Kg Beras Kemensos

“Upaya pencegahan penyebaran virus Corona terus dilakukan evaluasi bersama setiap minggu di Kota Denpasar, yang tentunya tetap melihat peta perkembangan kasus yang sampai saat ini masih fluktuatif,” pungkas Made Toya. rap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.