Pemkab Siapkan Hibah Rp7,5 Miliar ke KONI Klungkung

  • Whatsapp
SUASANA rapat gabungan DPRD Klungkung dengan Pemkab Klungkung, Selasa (10/11/2020). Foto: ist
SUASANA rapat gabungan DPRD Klungkung dengan Pemkab Klungkung, Selasa (10/11/2020). Foto: ist

KLUNGKUNG – Pemkab Klungkung merencanakan pemberian bantuan hibah kepada KONI Klungkung pada tahun 2021 dengan nilai sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni mencapai Rp7,5 miliar. Tujuannya untuk meningkatkan atlet berkualitas dan memperbaiki lintasan atletik, hibah tersebut juga untuk gengsi daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, dalam rapat gabungan bersama DPRD Klungkung, Selasa (10/11/2020).

Anggaran tersebut mendapat sorotan Fraksi PDIP DPRD Klungkung yang dipimpin Sang Nyoman Putrayasa. Dalam pandangan umumnya, Putrayasa mengatakan lonjakan peningkatan alokasi hibah kepada KONI Klungkung yang semula Rp3,81 miliar menjadi Rp7,5 miliar itu perlu dirasionalisasi. Terlebih dalam tahun 2021 diperkirakan tidak terlalu banyak kegiatan turnamen atau lomba akibat pandemi Covid-19 belum berakhir.

Bacaan Lainnya

“Hibah yang besarnya teramat signifikan, dan ada juga yang terkesan terus- menerus, ini perlu dikaji ulang. Kita juga harus menerapkan peraturan perundang-undangan tentang hibah agar masalah ini tidak ribut di masyarakat,” sebutnya.

Putrayasa mempertanyakan kenapa Pemkab Klungkung mengejar citra? Padahal mestinya pemerintah fokus menuntaskan visi-misi tahun 2020 tentang pembangunan rumah layak huni.

Sebelumnya, Bupati dalam jawaban terkait Pemandangan Umum Fraksi DPRD Klungkung terkait Nota Keuangan Ranperda tentang APBD tahun 2021 menyatakan, hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan termasuk KONI, sudah mempedomani Permendagri Nomor 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Ini beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 99/2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri 32/2011. Juga Peraturan Bupati Nomor 30/2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26/2020 tentang Perubahan Kelima Peraturan Bupati Nomor 30/2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Baca juga :  Media yang Belum Ada Verifikasi Dewan Pers Boleh Lakukan Kemitraan dengan Pemerintah Daerah

Fraksi Partai Hanura dipimpin Putu Sri Handayani mengusulkan agar usaha ekonomi mikro dan UMKM difasilitasi permodalan, dan dilakukan pembinaan secara berkelanjutan. Hal ini dalam rangka pemulihan perekonomian daerah, mengingat pada pandemi Covid-19 ini sektor perekonomian terdampak. “Dan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, banyaknya pekerja yang dirumahkan serta di-PHK,” serunya. 022

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.