POSMERDEKA.COM, BANGLI – Pemkab Bangli menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026), sebagai fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Komitmen Bersama ditandatangani antara Pemkab Bangli dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangli di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB) Setda Kabupaten Bangli, Rabu (24/6/2026). Penandatanganan dilakukan Bupati Sang Nyoman Sedana Arta bersama Kepala BPS Kabupaten Bangli, I Dewa Ayu Kadek Satrini, disaksikan Forkopimda, pimpinan perangkat daerah (PD), dan perwakilan pelaku usaha di Bangli.
Bupati Sedana Arta mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang. Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir merupakan instrumen utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif dan tepat sasaran. Keakuratan data adalah kompas bagi setiap kebijakan pembangunan.
“Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Dia menambahkan, hasil sensus akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai program pembangunan. Mulai dari pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah. Dia juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah maupun besar, termasuk usaha rumah tangga, untuk menyambut petugas sensus dengan baik. Pula memberi informasi yang benar sesuai kondisi usaha yang dijalankan.
“Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Data yang disampaikan secara jujur akan menghasilkan gambaran ekonomi daerah yang lebih akurat, sehingga kebijakan yang lahir benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pesannya.
I Dewa Ayu Kadek Satrini menambahkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret berbagai perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, perkembangan teknologi digital mengubah pola bisnis dan perilaku konsumsi masyarakat secara signifikan. Fenomena seperti tumbuhnya toko daring tanpa lokasi fisik, meningkatnya transaksi digital, hingga berkembangnya ekonomi berbasis platform dan pekerja lepas (freelancer), menjadi bagian dari dinamika ekonomi baru yang harus tercatat secara komprehensif.
“Dinamika ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan 10 tahun lalu. Perubahan tersebut perlu didokumentasikan secara lengkap, agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Satrini mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut melalui gerakan TIR: Terima petugas resmi yang beridentitas lengkap, Isi data dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya, dan Rahasia data dijamin sepenuhnya oleh undang-undang. Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Pemkab dan BPS Kabupaten Bangli sepakat memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor, meningkatkan sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan, serta memastikan seluruh tahapan sensus berjalan aman, lancar, dan tepat waktu.
“Langkah ini diharap mampu mewujudkan satu data ekonomi Kabupaten Bangli yang valid, akurat, dan akuntabel sebagai dasar pembangunan daerah yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. gia
