Pemkab Jembrana Ajukan Ranperda Perumda Tribuana

  • Whatsapp
BUPATI Tamba saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Jembrana yang berlangsung secara virtual, Senin (27/9/2021). foto: ist

JEMBRANA – Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021/2022 DPRD Kabupaten Jembrana berlangsung secara virtual dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, Senin (27/9/2021). Sidang mengagendakan dua hal terkait penjelasan Bupati Jembrana terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Jembrana.

Pertama, Renperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021. Kedua, Ranperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tribhuwana.

Bacaan Lainnya

Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, mengatakan, pada Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021 meliputi perubahan pendapatan daerah, belanja daerah, dan juga pembiayaan daerah. Pada sisi pendapatan daerah, semula dianggakan sebesar Rp1.070.329.323.435,00 berkurang sebesar Rp42.970.340.355,75 sehingga menjadi Rp1.027.358.983.079,26.

Sedangkan sisi Belanja daerah semula dianggarkan sebesar Rp1.097.438.616.806,00 meningkat sebesar Rp28.279.999.815,77 sehingga menjadi Rp1.125.718.616.621,77. Terakhir pada sisi pembiayaan daerah, semula dianggarkan sebesar Rp27.109.293.371,00, meningkat sebesar Rp71.250.340.172,00 sehingga menjadi Rp98.359.633.543,00. “Belanja daerah dan pembiayaan daerah kita tingkatkan,” ungkap Tamba.

Terkait Ranperda tentang Perumda Tribhuwana, Bupati menjelaskan,Perumda ini dimaksudkan untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pendirian Perumda ini juga diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat Jembrana.

Baca juga :  Apa Itu Gerakan Pramuka Digital 2020

“Jika nantinya Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tribhuwana ditetapkan, yang memuat 92 pasal yang tergabung dalam 20 bab, maka kami akan segera susul dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, sehingga pendirian Perusahaan Umum Daerah ini segera bisa beroperasi. Dan kepada dewan yang terhormat agar hal tersebut mendapatkan prioritas dalam sidang DPRD berikutnya,” katanya. man

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.