POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Kencangnya narasi di media sosial (medsos) Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan, ditanggapi dingin Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Meski mengakui kerja KPU dan jajaran tidak sempurna, dia tegas menolak terjadi kecurangan, khususnya dalam lanskap Bali. “Dari dulu sampai sekarang, dan sampai kapan pun, yang kalah pasti bilang KPU jelek atau salah. Narasi kecurangan itu narasi orang kalah. Biasa, siapa pun pesertanya pasti begitu,” sebutnya saat ditemui, Kamis (22/2/2024).
21 tahun menjadi penyelenggara pemilu dari tingkat bawah, Lidartawan menilai wajar ada isu miring di medsos terkait kinerja KPU yang diterpa isu kecurangan pada pemilu. Hanya, dia mengingatkan, sampai saat ini justru terbukti di Bali keadaan masih aman usai pemungutan suara.
Berkaca dari situasi saat ini dan sebelumnya, Lidartawan berkata ke depan publik harus berani bilang ke peserta pemilu agar mereka siap kalah. Tidak perlu siap menang dan siap kalah, cukup siap kalah saja. “Karena kita tahu sekarang, dalam pemilu yang berlangsung pasti ada perbaikan yang dilakukan. Tapi tidak mungkin sempurna,” paparnya.
Disentil bahwa pemilu niscaya “tidak sempurna” dijadikan alasan untuk membenarkan terjadinya beberapa masalah usai pencoblosan, Lidartawan menepis. Dia membeberkan, KPU Bali sampai membuat program kunjungan pemilihan bagi perwakilan parlemen dari puluhan negara untuk memantau bagaimana proses pemungutan suara. Pun mengklaim mereka memberi pujian tinggi atas pelaksanaan Pemilu di Bali.
“Kalau bisa enam jari jempolnya ke kita, karena di negara mereka tidak merasakan euforia demokrasi seperti di Bali,” paparnya.
Masih menurutnya, dengan kesadaran sendiri, masyarakat di Bali tetap bergembira dalam berpolitik. Meski pilihannya berbeda dengan yang lain, tidak sampai ada ribut. Apalagi perwakilan parlemen dunia juga melihat langsung bagaimana proses waktu penghitungan suara di TPS. “Kalau di negara mereka mungkin dilakukan segelintir orang, di kita dilakukan secara transparan dan masyarakat menonton. Ini sangat terbuka,” tegas Lidartawan.
Mengenai adanya sejumlah kekurangan kinerja di jajaran badan adhoc, Lidartawan berujar tingkat pendidikan KPPS berbeda-beda dalam memahami aturan dan pelaksanaan teknis. Kondisi ini seyogianya disadari semua pihak. Ibarat pohon, ketika ada cabang yang kering, jangan pohonnya yang ditebang. Cukup cabang yang kering itu dipotong.
Menjawab isu surat C pemberitahuan bisa disalahgunakan, dia menegaskan semua partai punya saksi di TPS. Saksi tahu apakah yang datang benar orang sesuai DPT atau bukan. “Ngapain punya saksi kalau hanya untuk mendapat C Hasil? Prosesnya juga mesti dilihat dari awal sampai akhir. Apa yang dilakukan di TPS kan sepengetahuan saksi,” ulasnya.
Untuk perbaikan, dia usul dibuat video pendek pernyataan saksi sebelum pleno penutupan; apakah di TPS ada kecurangan atau tidak? Masalahnya, caleg kadang tidak percaya saksinya sendiri. Contoh kasus di daerah Seririt, Buleleng. Saat pleno di TPS, di antara caleg mulai ribut akibat C plano di-tip-ex satu lembar. Kondisi itu dicurigai ada kecurangan saat menulis hasil penghitungan suara.
“Padahal sebenarnya perolehan suara di C Hasil dan C Salinan itu sama, nggak mungkin tidak sama, karena dibuat satu dan difotokopi, baru ditandatangani. Itu diperdebatkan, sampai bawa massa yang protes dan menuduh itu disengaja,” tuturnya.
Kemudian, sambungnya, KPPS dihadirkan bersama saksi dari partai. Namun, tetap tidak dipercaya juga. Daripada ribut-ribut, Lidartawan minta rekomendasi Bawaslu untuk membuka kotak suara. Hasilnya sama persis.
“Saya menganut asas hukum progresif, jangan sampai administratif mengalahkan substantif. Setelah melihat hasilnya sama, akhirnya ya mereka bubar,” jelasnya menandaskan. hen
