Pemilu Bukan Beban, Pelanggaran Pangkal Kehancuran Demokrasi

KETUT Ariyani (kiri) saat memaparkan upaya Bawaslu Bali dalam rencana pengawasan untuk Pemilu-Pilkada 2024 mendatang saat menerima supervisi Tenaga Ahli Bawaslu RI, Jumat (18/3/2022). Foto: ist

DENPASAR – Hingga saat ini masih ada pihak-pihak yang menilai pemilu sebagai beban bagi negara. Pandangan minor tersebut diperparah dengan masih adanya upaya-upaya melakukan pelanggaran pemilu, yang sejatinya bermuara kepada hancurnya demokrasi yang dibangun di Indonesia.

Dua isu tersebut menjadi topik bahasan saat rapat kesiapan SDM pengawas pemilu dan perencanaan anggaran dalam pelaksanaan Pemilu-Pilkada 2024, di Bawaslu Bali, Jumat (18/3/2022).

Bacaan Lainnya

Rapat yang juga bertepatan dengan supervisi oleh Bawaslu RI ke Bawaslu Bali itu dihadiri Tenaga Ahli Bawaslu RI, Tarmuji; Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani; dan Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, Ida Bagus Putu Adinatha.

Sebagai narasumber eksternal hadir penggiat pemilu, Jerry Sumampouw dan Arif Nur Alam, yang memberi pandangan dalam peningkatan kapasitas SDM Bawaslu Bali. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu kabupaten/kota turut datang sebagai peserta rapat.

Ariyani menuturkan, tugas dari Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merancang anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Selain itu, dia minta jajarannya selalu meningkatkan kualitas SDM sebagai upaya memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Menurut Jerry Sumampouw, dengan tersedianya SDM yang mumpuni, Bawaslu diyakini bisa memberi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal sosialisasi. Hal itu dia tekankan, karena dia melihat masih banyak pandangan yang menilai bahwa pemilu menjadi sebuah beban.

Baca juga :  Dewan Usul Dana Desa Adat Dipangkas, Tambal Defisit Pemprov Bali

“Mari bangun sebuah premis untuk tidak menjadikan pemilu sebagai beban. Yang membuat pemilu beban itu bukan dari pelaksanaannya, tapi karena ada kepentingan politik di dalamnya,” tutur Jerry.

Mereduksi pandangan-pandangan minor semacam itu, Jerry berpendapat pendekatan yang harus dilakukan Bawaslu harus dapat menyadarkan masyarakat bahwa politik uang dan politik SARA dapat merusak demokrasi.

Pendekatan yang efektif bukan dengan memberi efek jera atau hukuman, tapi dengan berdialog dan menyadarkan publik bagaimana pelanggaran politik dapat menghancurkan demokrasi bangsa.

Dia memberi analogi ironis. Jika ada survei, dari 10 orang yang dimintai pendapat, semua akan menyatakan tidak setuju politik uang. Namun, ketika misalnya diberi uang untuk kepentingan politik, sembilan dari 10 orang mungkin akan mengambil uang itu.

“Saya rasa dewasa ini mungkin bagaimana Bawaslu mampu menyadarkan sanubari masyarakat. Bukan dengan memberi efek jera, tapi berdialog dengan menyadarkan publik, pelanggaran politik dapat menghancurkan-leburkan demokrasi kita,” tegasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.