Partisipasi Pemilih Tak Capai Target, KPU Bali Agendakan Riset

  • Whatsapp
I DEwa Agung Gede Lidartawan. Foto: gus hendra
I DEwa Agung Gede Lidartawan. Foto: gus hendra

DENPASAR – Tidak tercapainya target partisipasi pemilih sebesar 85 persen di seluruh Bali dalam Pilkada 2020, membuat KPU Bali penasaran. Padahal selama ini sosialisasi dan anjuran menggunakan hak pilih begitu masif dilakukan memakai semua media yang tersedia. Mendeteksi apa saja penyebab pemilih tidak ke TPS itu, KPU Bali mengagendakan riset partisipasi pemilih.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Jumat (11/12/2020) tidak mau sebatas menduga-duga saja faktor orang tidak datang ke TPS. Cara paling sahih melacak itu adalah dengan menanyakan langsung kepada mereka yang tidak memakai hak politiknya. “Kita kan tidak bisa asal-asalan bilang faktor ini, itu. Harus pakai riset ilmiah untuk mengkaji itu,” sebutnya via telepon.

Bacaan Lainnya

Meski mengakui targetnya tidak tercapai, Lidartawan menyebut tetap ada hal menggembirakan terkait tingkat penggunaan hak pilih masyarakat. Misalnya di Tabanan dan Badung, di mana ada kenaikan dibanding Pilkada 2015 lalu. Berdasarkan data, di Jembrana ada kenaikan partisipasi pemilih dari 62,5 persen menjadi 78 persen; Tabanan dari 77,32 persen menjadi 81,05 persen; Badung dari 68 persen menjadi 85 persen; Denpasar menurun dari 56 persen menjadi 54 persen; Bangli dari 73,98 persen menjadi 83,33 persen; dan terakhir di Karangasem dari 66 persen menjadi 71 persen.

Baca juga :  DPRD Bangli Umumkan Penetapan Paslon Kepala Daerah Terpilih

“Kita harus lihat daerahnya juga, misalnya Denpasar kok turun? Bangli malah cukup bagus, ada kenaikan, Badung mencapai target,” imbuhnya.

Untuk riset nanti, ulasnya, KPU akan mendata siapa saja yang tidak hadir berdasarkan daftar hadir di TPS. Mereka akan ditanya alasan tidak memakai hak politiknya. Penelitian baru dapat dilakukan ketika sudah ada penetapan hasil di kecamatan, dan daftar hadir bisa difotokopi. Dari sana akan ketahuan jumlah daftar pemilih tetap (DPT)-nya.

Rencananya KPU menggandeng Universitas Udayana atau perguruan tinggi lain untuk riset resmi ini. Prinsipnya, dia mengajak semua institusi untuk memiliki kepedulian terhadap animo politik masyarakat.

Terkait adanya ribuan thermogun bekas pakai di TPS yang kini “nganggur”, Lidartawan berkata akan dihibahkan ke pemerintah daerah. Dia mendaku semua daerah bersedia menerima hibah itu, dengan didahului pencatatan berapa yang kondisinya baik dan berapa yang rusak. Pertimbangan menghibahkan, jelasnya, karena KPU tidak lagi butuh thermogun sebanyak itu usai pemungutan suara. Lagipula jika didiamkan saja tanpa dipakai hanya akan membuat alatnya rusak, jadi mubazir.

“Sekian banyak thermogun buat apa coba? Lebih baik hibahkan ke pemerintah untuk dipakai di sekolah, banjar, dan lainnya. Apalagi Januari sekolah kabarnya akan buka, berarti perlu thermogun untuk protokol kesehatan. KPU sudah memakai uang negara, minimal kami membantu pemerintah tidak perlu beli lagi dengan menghibahkan,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.