BANGLI – Mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah, Pemkab Bangli meluncurkan PHR (Pajak Hotel Restoran) Online di Alun-alun Kota Bangli serangkaian resepsi HUT ke-77 Kemerdekaan RI, Minggu (21/8/2022) malam.
Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, ditemui awak media, Senin (22/8/2022) mengatakan, Pemkab merilis dua sistem, yakni Elektronik Tiket di Desa Wisata Penglipuran dan Elektronik PHR di 16 hotel dan restoran. Pemasangan E-PHR ini bekerja sama dengan Global Indo, salah satu penyedia sistem transaksi wajib pajak (WP) agar terekam lebih aktif dan real time (nyata).
“Dari 16 yang kami pasang, delapan sudah beroperasi di empat hotel dan empat restoran. Kawan-kawan media bisa memantau langsung di dashboard yang ada di BKPAD, itu real time sekali,” ujarnya.
Pada saat peluncuran, dia juga minta kepada para pengusaha agar sadar ada kewajiban menagihkan 10 persen PHR dan menyetorkan kepada pemerintah daerah.
Sedana Arta mengakui selama ini belum memiliki sistem tersebut, jadi dengan pemasangan sistem itu dia akan terus memantau. “Alat ini telah dipakai di 34 kabupaten dan kota di Indonesia. Di samping itu telah terbukti dilakukan komunikasi dengan KPK,” terangnya.
Alat ini, sambungnya, akan dicoba selama empat bulan secara gratis oleh Global Indo selaku penyedia. Bila dalam waktu empat bulan ada kenaikan signifikan, baru akan dilakukan sewa. Jika ada wajib pajak (WP) tidak kooperatif, Pemkab dengan Tim Wasjak yang terdiri dari Tipikor, Kejaksaan, BKPAD dan pajak pratama akan melakukan monitoring.
Dia menambahkan, bila alat mati, satu jam saja sudah kelihatan dan satu petugas akan mendatangi untuk mengecek kenapa sampai mati. “Satu jam offline, dua jam petugas kami akan datang. Sudahlah, mari kita jengah membangun Bangli, begitu juga dengan pengusahanya harus jengah. Jadilah pengusaha yang profesional,” pintanya.
Sejak Covid-19, imbuhnya, kunjungan wisatawan ke Kintamani terus menunjukkan peningkatan. Terbukti, pada Sabtu (20/8) lalu retribusi di Kintamani mencapai Rp80 juta sehari. Sementara pada hari-hari biasa pemasukan rerata di atas Rp50 juta.
“Kami akan turun bersama-sama DPRD ke sejumlah WP secara acak. Kami juga telah menjelaskan ke DPRD bagaimana sistem ini bekerja, sehingga mereka benar-benar memahami,” ulasnya.
Dalam pandangannya, ketika alat ini bekerja efektif, maka kemungkinan petugas pengawas tidak diperlukan lagi. Jadi, pegawai yang selama ini ditempatkan di sejumlah hotel dan restoran akan ditarik dan ditugaskan ke tempat lain. “Mudah-mudahan alat yang kami pasang bisa ditambah hingga 30 lokasi. Kalau sudah bagus, semua WP akan dipasangi alat,” pungkasnya. gia
