POSMERDEKA.COM, KLUNGKUNG – Pemkab Klungkung mengusulkan penataan kelembagaan dengan memisahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menjadi dua instansi terpisah. Bupati Klungkung, I Made Satria, menyampaikan usulan tersebut saat audiensi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri di Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026). Langkah strategis ini diambil guna mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pariwisata di Kepulauan Nusa Penida.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Satria didampingi Sekda Anak Agung Gede Lesmana beserta jajaran pimpinan OPD. Rombongan diterima Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah.
Satria menjelaskan, Kabupaten Klungkung memiliki karakteristik geografis unik, karena sekitar 70% wilayahnya merupakan kepulauan, yakni Kepulauan Nusa Penida. Kawasan tersebut kini berkembang pesat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dunia. “Kunjungan wisatawan ke Nusa Penida sangat tinggi. Seiring berkembangnya pariwisata, terjadi pertumbuhan pesat pada akomodasi, objek wisata, UMKM, hingga penambahan jumlah wajib pajak,” katanya.
Menurut Satria, pesatnya pertumbuhan potensi pendapatan membuat beban kerja BPKPD terlalu berat, karena menggabungkan fungsi pengelolaan keuangan dan pendapatan. Pemisahan struktur organisasi dinilai penting, agar instansi pengelola pendapatan bekerja lebih fokus, efektif, serta mampu mengejar target PAD Rp1 triliun di akhir tahun.
“Kami melihat penambahan objek dan wajib pajak ini membutuhkan fokus tersendiri agar hasilnya optimal. Pemisahan instansi ini penting untuk mewujudkan kemandirian daerah agar Klungkung mandiri dan tidak membebani pemerintah pusat,” terang politisi dari Nusa Penida tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Satria turut mengundang Virgowansyah beserta jajaran untuk berkunjung langsung ke Nusa Penida, guna melihat potensi daerah dan tantangan infrastruktur. Menanggapi usulan itu, Virgowansyah menyatakan dukungan, dan siap mengawal proses penataan organisasi perangkat daerah tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan. baw
