POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Kompleksitas penyelenggaraan Pemilu 2029 diperkirakan akan semakin tinggi, sedangkan rendahnya minat masyarakat untuk menjadi pengawas pemilu ad hoc harus diantisipasi. Menjawab tantangan tersebut, Bawaslu Bali memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai upaya membangun ekosistem pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Komitmen itu mengemuka dalam audiensi Bawaslu Bali dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana, Selasa (28/7/2026). Ini menjadi langkah awal penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program magang mahasiswa, hingga berbagai kegiatan penguatan demokrasi.
Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, mengatakan, pengawasan pemilu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada penyelenggara. Menurutnya, menjaga integritas demokrasi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, termasuk kalangan akademisi. “Bawaslu ingin membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan perguruan tinggi,” sebutnya.
Suguna menambahkan, Bawaslu Bali terbuka melibatkan dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan kepemiluan. Bawaslu juga siap hadir dalam forum akademik untuk memperkuat literasi demokrasi di lingkungan kampus. Keterlibatan perguruan tinggi, sambungnya, menjadi investasi jangka panjang dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Dengan dukungan sivitas akademika, pengawasan pemilu diharapkan tidak hanya berlangsung saat tahapan pemilu dimulai, tetapi tumbuh menjadi kesadaran kolektif masyarakat.
Anggota Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, mengungkapkan salah satu tantangan yang terus dihadapi adalah keterbatasan sumber daya pengawas ad hoc, terutama Pengawas TPS. Karakteristik Bali sebagai daerah pariwisata, di mana banyak masyarakat lebih memilih bekerja di sektor ekonomi dibandingkan terlibat sebagai penyelenggara pemilu, dinilai sebagai pemicu. “Karena itu, kami melihat perguruan tinggi sebagai mitra strategis untuk menumbuhkan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi, sekaligus memahami pentingnya pengawasan pemilu,” kata Wiratma.
Anggota Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, menambahkan, kolaborasi dengan dunia akademik juga penting untuk memperkuat upaya pencegahan politik uang. Menurutnya, membangun kesadaran masyarakat agar menentukan pilihan berdasarkan hati nurani memerlukan pendekatan edukatif yang berkelanjutan.
“Kami berharap kampus dapat memberikan gagasan, kajian, dan inovasi pendidikan politik kepada masyarakat. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh kesadaran warga untuk menolak praktik politik uang dan menjaga integritas pemilu,” ujarnya.
Dekan FISIP Universitas Udayana, I Nengah Punia, menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, dinamika Pemilu 2029 akan berbeda dibandingkan pemilu sebelumnya, sehingga membutuhkan kontribusi yang lebih luas dari kalangan akademisi. Dia siap mendukung berbagai program Bawaslu, baik melalui sosialisasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun pelibatan mahasiswa dalam kegiatan kepemiluan.
“Selama ini mahasiswa kami banyak berpartisipasi secara individual. Dengan adanya kerja sama resmi, kontribusi tersebut dapat dilakukan secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang lebih besar,” katanya.
“Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab moral membangun kesadaran publik, agar demokrasi tidak dipandang secara pragmatis. Pendidikan politik, menurutnya, harus mampu mendorong masyarakat menggunakan hak pilih secara rasional, kritis, dan bertanggung jawab,” imbuhnya menandaskan. hen
