BANGLI – Ketahanan pangan adalah hak asasi setiap warga negara yang harus difasilitasi pemenuhannya oleh pemerintah. Karena itu, semua organisasi perangkat daerah (OPD) dalam Dewan Ketahanan Pangan harus bersinergi sesuai peran masing-masing dalam upaya memantapkan ketahanan pangan di daerah.
Demikian dipaparkan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, saat membuka rapat Dewan Ketahanan Pangan semester II tahun 2020, yang diselenggarakan di aula Dinas PKP Bangli, Selasa (27/4/2021).
Menurutnya, hal ini sangat penting mengingat banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Salah satunya adalah ketidakseimbangan pertumbuhan produksi dengan pertumbuhan jumlah penduduk.
Karena itu program aksi pemantapan ketahanan pangan masyarakat harus disiapkan dan dijalankan secara terkoordinasi dengan lintas sektor, baik dalam program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
“Kemandirian pangan harus memperhatikan potensi sumber daya alam dan sosial budaya masyarakat yang sangat tergantung dengan beras. Untuk itu upaya percepatan diversifikasi konsumsi pangan harus dilakukan, dengan cara mendorong pengembangan teknologi dan usaha pengolahan pangan guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial,” terangnya.
Lebih jauh diuraikan, OPD terkait harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sejak usia dini. Begitu juga upaya kampanye diversifikasi konsumsi pangan. Dia memandang perlu memberi penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha yang berjasa dalam pengembangan diversifikasi pangan.
Untuk mendukung tugas-tugas tersebut, sambungnya, kegiatan Dewan Ketahanan Pangan agar lebih difokuskan pada peningkatan peran kinerja, pemantapan perumusan kebijakan ketahanan pangan, serta meningkatkan koordinasi dan evaluasi. “Hasil rumusan pertemuan ini dapat dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang.” pesannya.
Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Bangli, I Nyoman Widiana, dalam laporannya mengatakan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 83/2006, Dewan Ketahanan Pangan setidaknya melakukan rapat dua kali dalam setahun.
Terkait itu, lembaganya rapat evaluasi untuk memantapkan ketahanan pangan tahun 2020 guna mengevaluasi dan menyusun kebijakan pembangunan ketahanan pangan di Bangli. Hasilnya dipakai rekomendasi kepada Pemkab Bangli dalam rangka memantapkan ketahanan pangan di daerah.
Merujuk UU Nomor 18/2012, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga. Itu tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, merata dan terjangkau. “Berkenaan dengan hal tersebut ada tiga aspek indikator ketahanan pangan yakni ketersediaan, distribusi dan konsumsi,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati didampingi Kadis PKP I Wayan Sarma menyerahkan bantuan kegiatan sumber-sumber air Ditjen PSP Kementerian Pertanian dan kegiatan aspirasi kepada lima perwakilan penerima.
Mereka yakni Subak Anyar Kelurahan Cempaga, Bangli dengan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier; Subak Abian Abang Bias Puspasasi Desa Abang Songan, Kintamani dengan kegiatan embung; Subak Abian Bingin Desa Siakin, Kintamani dengan kegiatan irigasi perpompaan; Kelompok Tani Ternak Merta Urip Desa Songan B, Kintamani dan Kelompok Tani Sami Asih Desa Songan A, Kintamani dengan kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik. gia
