“Sebagai orang Bali, tentu kami ingin G20 berjalan aman dan lancar. Apalagi ini erat kaitannya dengan pemulihan pariwisata Bali setelah dua tahun kolaps karena Covid-19,”
DENPASAR – Nada bicara Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, terdengar sedikit meninggi saat menanggapi aksi demo warga Papua di kawasan Panjer, Rabu (16/11/2022).
“Saya sangat menyesalkan demo itu. Pak (Presiden) Jokowi memprakarsai perdamaian di dunia di Bali melalui KTT G20, itu kok malah demo sampai berakhir kekerasan?” sergah politisi senior PDIP tersebut.
Sebelumnya, dari informasi dan data yang dihimpun, sejumlah orang yang mengatasnamakan diri warga Papua di Jalan Tukad Yeh Aya, Panjer, Denpasar Selatan unjuk rasa menentang pelaksanaan KTT G20, Rabu (16/11/2022) siang.
Belasan orang itu juga menuntut Papua merdeka dari Indonesia. Aksi mereka kemudian dihadang pecalang setempat dan aparat keamanan, sampai kemudian terjadi dialog dan negosiasi. Namun, karena salah satu pengunjuk rasa terdengar menantang warga setempat, bentrok fisik spontan terjadi.
Dirangsek warga, pengunjuk rasa mundur sampai ke rumah kontrakan mereka sambil terus melawan memakai tongkat kayu poster yang dibawa. Saat mundur, mereka bahkan sempat mengambil batu di jalan. Alih-alih mereda setelah pintu pagar rumah ditutup, mereka dari dalam malah gencar melempar batu dan paving keluar, sampai melukai tokoh adat setempat yang berusaha meredam situasi.
Menurut Adi Wiryatama, dalam iklim negara demokrasi, demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi merupakan hak asasi dan sah-sah saja. Namun, dia mengingatkan bahwa semua elemen terkait di Bali sudah mufakat untuk sementara waktu membatasi kegiatan yang melibatkan massa.
“Untuk mendukung pelaksanaan KTT G20, kami pimpinan di DPRD Bali sudah sepakat tidak akan menerima aspirasi dalam bentuk dan topik apa pun, apalagi yang melibatkan massa. Hal ini sudah kami sampaikan juga minggu lalu, kalau kemudian masih saja ada demo seperti itu, sebenarnya itu maunya apa? Ini tidak boleh terjadi lagi,” ketusnya.
Ketua Komisi I DPRD Bali yang membidangi hukum, Nyoman Budiutama, di kesempatan terpisah, turut menyayangkan insiden demo warga Papua tersebut. Sehari sebelumnya, sejumlah mahasiswa Unud yang mengatasnamakan “Nak Bali” juga demo menolak KTT G20 di Jalan Sudirman, Denpasar.
Kata dia, suka atau tidak, Bali sebagai tuan rumah KTT G20 merupakan pertaruhan nama bangsa, bukan sekadar nama Bali. “Sebagai orang Bali, tentu kami ingin G20 berjalan aman dan lancar. Apalagi ini erat kaitannya dengan pemulihan pariwisata Bali setelah dua tahun kolaps karena Covid-19,” tuturnya.
Politisi PDIP itu menguraikan, sebelumnya Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menyebut aparat intelijen sudah mendeteksi akan ada gerakan massa yang menolak G20 di Bali. Informasi itu dari hasil rapat koordinasi intelijen Polri, BIN, dan Bais TNI.
Kapolri juga mengklaim sudah melakukan pencegahan gerakan massa itu dengan dialog. Jika ada pihak yang mengganggu, dia yakin sudah dideteksi dan didekati secara persuasif oleh aparat.
Disinggung terjadi dua kali demo, bahkan ada berakhir dengan kekerasan, ini sinyal aparat kebobolan juga, Budiutama hanya tertawa. Dia berkelit dengan menitikberatkan pada harapan agar KTT G20 tetap aman sampai selesai, dan tidak mau menduga-duga apakah aksi ini spontanitas atau direncanakan sejak lama.
Aparat sudah deteksi tapi masih ada demo, apa itu berarti ada kelemahan dalam? “Ya, gimana ya? Yang jelas ini jadi pelajaran kita bersama, karena biasanya jarang ada yang lolos. Pesan saya, untuk sementara waktu (selama KTT G20) mari kita sepakati jangan dulu ada demo-demo semacam itu, kita pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali,” tandasnya.
Kasatpol PP Provinsi Bali, I Dewa Rai Darmadi, yang dihubungi, menyebut personelnya ikut turun ke lokasi demo warga Papua untuk pengamanan. “Mereka masih diisolasi di rumah kontrakannya,” katanya singkat. hen
