OJK Dinilai Turut Bertanggung Jawab Fraud Bank NTB Syariah

  • Whatsapp
PENGAMAT hukum NTB, M. Ihwan. Foto: rul

MATARAM – Kasus dugaan penyimpangan anggaran internal atau fraud senilai Rp10 miliar di Bank NTB Syariah masih terus ditangani Polda NTB. Banyak pihak mendukung upaya hukum manajemen PT Bank NTB Syariah agar kasus tersebut bisa diusut tuntas, dan pelakunya bisa terang benderang. Dalam kasus ini, kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB ikut dipertanyakan.

Pengamat hukum NTB, M. Ihwan, berujar dugaan fraud itu menunjukan OJK tidak melaksanakan tupoksinya selama ini. Alasannya, fraud ini terjadi dalam kurun 2012 sampai 2018. Kemudian pada 2020 indikasinya ditemukan oleh manajemen Bank NTB Syariah sendiri dan dilaporkan ke Polda NTB.

Bacaan Lainnya

”Pertanyaanya, selama ini OJK sebagai lembaga pengawas ke mana saja? Kok ada fraud di bank daerah terjadi sekian lama?” gugatnya, Rabu (29/9/2021).

Dalam pandangannya, secara aturan OJK harus melakukan pemeriksaan dan audit terhadap perbankan setiap tahun. Untuk bank nasional perannya diambil OJK pusat, sementara bank daerah di NTB oleh OJK Provinsi NTB.

Menurut Ihwan, idealnya kasus fraud atau ada alur keuangan yang mencurigakan bisa diketahui OJK sejak awal. “Masalah ini kan akhirnya memunculkan asumsi OJK memang nggak tahu, atau jangan-jangan ada oknum OJK yang sebenarnya tahu tapi menutup nutupi,” duganya.

Baca juga :  Kapolres Bangli Ancam Sanksi yang Cueki Protokol Kesehatan

Jika OJK benar-benar menjalankan fungsinya, dia menyebut dugaan fraud ini ditemukan OJK, bukan oleh internal manajemen Bank NTB Syariah. Apalagi, papar dia, sejak kasus ini mencuat awal 2021, OJK NTB nampak kurang aktif menyampaikan ke publik soal masalah di bank daerah tersebut. Padahal, ucap Ikhwan, idealnya OJK lebih banyak bersuara.

Ihwan menambahkan, dengan kronologi kasus sejak 2012 hingga 2018 bisa muncul dugaan ada oknum OJK yang turut serta. Dia pun minta Polda NTB mengusut tuntas kasus ini, termasuk siapa saja yang terlibat.

Sikap kritis untuk OJK juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD NTB, Sambirang Ahmadi. “Semestinya OJK harus mampu mendeteksi gejala (fraud) tersebut. Kan setiap tahun semua kegiatan jasa keuangan perbankan dievaluasi kinerjanya oleh OJK,” kata Sambirang.

Karena itu, dia menilai dugaan fraud terjadi karena lemahnya sistem pengawasan internal bank dan juga eksternal dari OJK NTB. Namun, Sambirang menyampaikan, saat ini dugaan fraud sudah ditangani Polda NTB, dan dia berharap kasus ini bisa diusut tuntas. Yang penting Bank NTB Syariah tetap bisa memberikan pelayanan terbaiknya ke nasabah.

Dalam kasus fraud ini, dia berkata seharusnya apresiasi tinggi disampaikan untuk Dirut Bank NTB, Kukuh Raharjo. Sebab, dugaan fraud itu ditemukan setelah Kukuh Raharjo menjabat Dirut, dan Bank NTB konversi menjadi Bank NTB Syariah. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.