LOBAR – Sejak efektif dinyatakan boleh beroperasi, beberapa pengelola tempat wisata di Kabupaten Lombok Barat mulai resmi menerima pengunjung. Walau masih sepi, setidaknya telah menggeliatkan ekonomi masyarakat.
Di pusat rekreasi masyarakat (Purekmas) Desa Sesaot, misalnya. Sebelumnya seluruh lapak pedagang makanan minuman nyaris tidak berani ambil risiko untuk berjualan. Pada, Sabtu (4/7) dari lima belas lapak, 13 pedagang sudah mulai berjualan. ‘’Sejak resmi boleh kita buka, masyarakat pun sudah mulai datang berjualan. Ada dua pedagang belum buka, tapi besok mereka sudah mulai jualan lagi,’’ terang salah seorang pengelola Purekmas Sesaot, Imam S.
Kondisi serupa juga terlihat di Taman Narmada. Pengunjung sudah mulai berdatangan pascaresmi dibuka per 24 Juni. ‘’Kita sudah mulai menerima pengunjung, biarpun masih sedikit. Kemarin malah cuma dua orang yang mandi,’’ tutur Manajer Operasional di Taman Narmada, Kamaruddin.
Dihubungi usai melakukan monitoring, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, H. Saiful Ahkam, melontarkan harapannya dengan dibukanya tempat-tempat wisata. ‘’Alhamdulillah dengan dibukanya tempat wisata, kelihatan ekonomi kita bersemangat untuk hidup lagi. Masyarakat sekitar berangsur kembali menjalankan usahanya,’’ terang Ahkam.
Namun Ia mengingatkan, dibukanya tempat-tempat wisata jangan hanya demi urusan ekonomi dan melupakan persoalan utama hari ini, yaitu masih adanya ditemukan kasus positif Covid-19. Ia menyebut, dalam dua hari ini, jajaran Dispar Lombok Barat turun semuanya untuk melakukan monitoring ke tempat-tempat wisata. Apakah mereka sudah menerapkan protokol kesehatan atau belum.
‘’Laporan dari staf, semuanya sudah melaksanakan protokol kesehatan. Mulai minggu depan akan disupervisi dan tidak akan main-main dengan protokol. Jika tidak dijalankan, akan langsung kita tegur agar diketatkan lagi,’’ tegasnya.
Menurutnya, khusus untuk tempat wisata yang jelas pengelolanya, mudah bagi pihaknya menerapkan standar evaluasi, bahkan bila terlalu longgar bisa saja sampai penutupan lagi. ‘’Kalau yang korporasi, kita relatif mudah untuk membicarakan soal sanksi. Tapi kita masih perlu berkoordinasi intensif dengan unsur lain terhadap usaha pariwisata yang dikelola oleh individu masyarakat, desa, atau kelompok masyarakat. Sedangkan yang tidak jelas pengelolanya, kita sepakat minta ditutup kecuali, pemerintah desa atau kecamatan mau terlibat mengelola sehingga protokol kesehatan bisa diterapkan maksimal,” ujarnya.
Menurut Ahkam, paling sedikit ada 17 tempat yang biasa dikunjungi oleh masyarakat untuk berwisata namun tidak jelas siapa yang bertanggung jawab mengelolanya. ‘’Kalau pantai, mulai dari Pantai Kerandangan atau Pantai Duduk di Batulayar sempai Elak-elak di Sekotong. Kalau hari libur, tempat ini sangat ramai. Ini tidak jelas siapa yang mengelola, jadi kita tidak tahu kepada siapa sasaran kewajiban protokol kesehatan bisa diterapkan. Itu kenapa rekomendasi kami, tempat-tempat seperti ini lebih baik ditutup,’’ pungkas Ahkam. 033
