Gede Dana Mundur dari DPRD Karangasem

  • Whatsapp
KETUA DPRD Karangasem, I Gede Dana; bersama Sekwan I Wayan Ardika. Foto: nad
KETUA DPRD Karangasem, I Gede Dana; bersama Sekwan I Wayan Ardika. foto: nad

KARANGASEM – Ketua DPRD Karangasem, I Gede Dana, melepas jabatan karena mencalonkan diri sebagai Bupati dalam Pilkada Karangasem 2020. Hal itu diakui Dana usai rapat paripurna di DPRD Karangasem, Selasa (22/9/2020).

“Karena kami maju sebagai calon Bupati, kami harus tunduk dengan aturan. Meski KPU memberi kesempatan kepada saya 30 hari sebelum pencoblosan harus ada surat pemberhentian, tapi kami lakukan lebih dulu setelah kami ditetapkan. Etika kami tidak enak masih menjabat, sehingga saya sampaikan hari ini pengunduran dirinya,” ujar politisi PDIP itu.

Bacaan Lainnya

Dia berkata yang menggantikan bergantung keputusan Fraksi PDIP, karena masih ada waktu menimbang-nimbang. 12 anggota fraksinya dinilai semua layak menggantikan. Loyalitas serta dedikasi mereka untuk memimpin lembaga parlemen Karangasem dirasa sama. Hanya, dia dan koleganya di partai akan rembuk untuk kemudian hasilnya diteruskan ke DPP. “Intinya, keputusan dari Ketua Umum, tapi usulannya dari DPC lanjut ke DPP,” imbuh politisi kalem itu.

Sekretaris Dewan Karangasem, I Wayan Ardika, menjelaskan, proses pengunduran diri Gede Dana sesuai dengan mekanisme undang-undang. Salah satu syarat untuk maju menjadi calon bupati adalah mundur dari anggota atau ketua DPRD. “Besok, Rabu (hari ini) beliau sudah tidak mendapat hak dan kewenangan selaku anggota maupun Ketua DPRD. Kami bersurat ke KPU, karena salah satu persyaratan itu adalah surat keterangan bahwa masih dalam proses pengunduran diri,’’ jelasnya.

Baca juga :  Gaji Pegawai dan Perangkat Desa Sobangan Belum Dibayarkan Sejak Juli, Ini Penjelasan Kadis PMD Badung

Lebih jauh diutarakan, nanti akan ada SK dari Gubernur terkait disetujui pengunduran tersebut. Dari DPRD Karangasem prosesnya antara 1-2 hari, kemudian di Pemkab Karangasem paling lama satu minggu, dan di Pemprov Bali jangka waktunya tidak ada. “Yang penting paling lambat sebulan sebelum pencoblosan itu sudah ada SK penetapan disetujui untuk mundur dari DPRD,” pungkas Ardika. 017

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.