Namanya Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah, Bukan Pilkoso, Pemilihan Kotak Kosong!

  • Whatsapp
PEMRED Harian POS BALI, Made Nariana. foto: ist

Oleh Made Nariana (Pemred Harian POS BALI)

BANGSA Indonesia, khususnya Bali Desember 2020 nanti akan melaksanakan pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di enam Kabupaten/Kota. Daerah itu adalah Jembrana, Badung, Tabanan, Denpasar (Kota), Bangli dan Karangasem. Kecuali Badung, lima pilkada lainnya ada dua psangan calon kepala daerah (calon Bupati dan calon Wakil Bupati), yang akan bertarung mencari suara terbanyak dari pemilih.

Bacaan Lainnya

Di Badung, Giri Prasta berpasangan dengan Suiasa (Giriasa), tanpa lawan, alias pasangan melawan Kotak Kosong. Sebab hampir semua partai besar mencalonkan Giriasa, sehingga sisa partai gurem lainnya tidak mampu menampilkan pasangan lawan. Badung sepertinya melaksanakan Pilkoso (Pemilihan Kepala Daerah melawan kotak kosong).

Kita di Indonesia memang sering aneh. UU Pemilu menyebutkan, kalau satu pasangan tanpa ada lawan, berarti mereka melawan kotak kosong atau kolom kosong.

Pertanyaannya, apakah kotak kosong itu pasangan calon? Wajarkah, kalau di suatu daerah muncul satu pasangan, tanpa ada lawan mereka diadu dengan kotak kosong? Itukah pengertian pilkada = pemilihan kepala daerah? Kalau kotak kosong lawannya, dan kemudian kotak kosong lebih banyak mendapat suara, apakah kotak kosong menjadi kepala daerah di daerah yang bersangkutan? Pasti tidak!.

Baca juga :  Maksimalisasi Pelayanan Pelanggan, Perumda Tirta Sewaka Dharma Genjot Pembangunan Reservoar

Orang awam memahami, jika di suatu wilayah, kabupaten atau provinsi ada hajatan pilkada, kemudian hanya muncul satu pasangan dan tidak ada yang berani melawan, seharusnya pasangan itu otomatis menjadi kepala daerah. Mereka tinggal dilantik!. Prosesnya sederhana, biaya tidak habis untuk main-mainan atau akal-akalan. Kita selalu berdalih, undang-undangnya seperti itu. Sementara undang-undang dibuat manusia, yang sering tidak rasional.

Karena ada satu pasangan penyelenggara Pilkada, akhirnya melakukan acara-cara mubazir. Melakukan undian sekadar menentukan letak pasangan lawan kotak kosong, melakukan debat pilkada hanya dengan satu pasangan. Lalu apa kotak kosong ikut berdebat? Pasti tidak!. Namun biaya debat puluhan bahkan ratusan juta pasti habis, untuk menyiarkan melalui televisi yang sering rakus dengan biaya.

Selain itu, KPU (Komisi Pemiihan Umum) sebagai penyelengara melakukan sosalisasi pasangan ke masyarakat pemilih. Persoalannya, bagaimana metode mengenalkan kotak kosong? Apakah KPU akan mengatakan, “Silakan pilih salah satu pasangan, A atau pasangan Kotak Kosong…… Jangan sampai tidak memilih. Jangan sampai Golput (Golongan Putih)..,dan seterusnya…”. Begitukah sosialisasinya?

Kalau tidak aneh atau kurang dapat diterima akal sehat orang awam, bukan kita Indonesia kali!. Sepatutnya, kalau pasangan kepala daerah tidak menemukan lawan, otomatis merekalah yang terbaik di wilayah tersebut.

Kalau demikian halnya, langsung tetapkan sebagai pasangan yang berhak memimpin wilayah tersebut, tanpa pilkada, tanpa menghabiskan dana milyaran, tanpa merepotkan masyarakat.

Baca juga :  Anggota DPR RI Peringatkan ITDC Soal Sengketa Lahan Sirkuit Mandalika

Beda kalau banyak pihak berminat menjadi kepala daerah, tentu habis biaya berapa pun harus dilaksanakan karena menentukan pasangan terbaik yang harus dipilih rakyatnya.

Kini, kok sepertinya kita mengajari rakyat bersandiwara memilih pasangan kosong alias kotak kosong? Banyak kalangan tidak memahami di mana logikanya, kecuali berdalih, itulah aturannya sesuai undang-undang! (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.