DENPASAR – Partai Demokrat Bali menyambut baik keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB pimpinan Moeldoko. Selain menyatakan setia kepada sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Demokrat Bali selama ini sangat menentang kepengurusan Demokrat versi Moeldoko. Keputusan pemerintah ini berarti menyatakan Partai Demokrat yang sah adalah yang dinakhodai AHY.
“Terima kasih kepada pemerintah, Menkumham, yang telah bekerja profesional, menegakkan hukum seadil-adilnya. Menkumham telah memutuskan secara objektif sesuai Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta, Rabu (31/3/2021).
Mudarta juga minta kubu Moeldoko menerima dengan legowo keputusan Menkumham ini. Namun, jika kubu Moeldo menggugat keputusan Menkumham ini ke PTUN, dia berujar tidak akan mempersoalkan. Alasannya, dia optimis PTUN akan menolak gugatan tersebut. “Kami yakin kami tetap menang,” ucapnya dengan nada percaya diri.
Gagal “merebut” Demokrat dari tangan AHY, kata Mudarta, dia mendoakan Moeldoko agar fokus membantu presiden dan tetap sukses menjalankan tugasnya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Dengan nada satire Mudarta berharap Moeldoko tidak dicopot dari jabatannya sebagai KSP. Menurut dia, Moeldoko tidak cocok jadi ketua umum partai hasil KLB yang disebutnya abal-abal.
“Pak Moeldoko tidak cocok jadi ketua partai palsu. Cocoknya jadi KSP,” kata Mudarta bernada menyindir. bro
