Komisioner Bawaslu Dituntut Pahami Aturan Pemilu

  • Whatsapp
PESERTA diskusi kelompok terarah Bawaslu dalam menyusun NPSK di Provinsi Banten, 29 s.d. 31 Maret 2021. Foto: ist
PESERTA diskusi kelompok terarah Bawaslu dalam menyusun NPSK di Provinsi Banten, 29 s.d. 31 Maret 2021. Foto: ist

DENPASAR – Bawaslu diberi amanah oleh negara untuk melakukan pengawasan dan penindakan dalam proses pemilu. Menghadirkan penanganan yang berkualitas, para komisioner Bawaslu dituntut untuk betul-betul memahami aturan hukum dalam UU Pemilu. Pesan itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, dalam acara Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan di Banten, 29 s.d 31 Maret kemarin.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu provinsi se-Indonesia. Dari Bawaslu Provinsi Bali hadir Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, I Wayan Wirka. Secara hukum, kata Ratna, dalam UU Pemilihan telah dijelaskan bahwa setiap temuan dan laporan dari Bawaslu akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bacaan Lainnya

“Kegiatan FGD itu didesain untuk peningkatan pola tindak lanjut kode etik dan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Kegiatan itu untuk penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) tindak lanjut pelanggaran kode etik dan pelanggaran perundangan-undangan lainnya,” jelas Wirka, yang dihubungi usai kegiatan, Rabu (31/3/2021).

Lebih jauh diutarakan, Bawaslu RI berharap ada revisi dan penyatuan UU Pilkada dan Pemilu yang hingga kini belum dilakukan pengambil kebijakan. Karena itu, Bawaslu diingatkan agar betul-betul memahami secara normatif bahwa setiap temuan dan laporan akan diteruskan ke DKPP.

Baca juga :  Desa Dangin Puri Kangin Serahkan Bantuan Sembako Warga Yang Isolasi Mandiri

Lebih lanjut Wirka mengatakan, Bawaslu bersyukur atas keberhasilan pengawasan dan penindakan yang dijalankan saat mengawal tahapan Pilkada Serentak 2020 kemarin. Meski ada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK), tapi itulah mekanisme hukum yang harus dilalui jika ada pihak yang merasa keberatan. Hanya, dia mengakui ada sejumlah pekerjaan rumah yang menanti untuk ditangani Bawaslu. Antara lain apakah Bawaslu tidak meregister atau melakukan kajian awal dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan?

Selain itu, sambungnya, sejauh mana posisi Bawaslu dalam pelanggaran kode etik. Hal lainnya adalah bagaimana menyikapi pelanggaran netralitas ASN. “Ini harus dipertegas posisi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran, karena ada juga kewenangan mutlak KASN dalam menangani netralitas ASN itu. Apakah Bawaslu memproses ataukah cukup dengan meneruskan saja ke KASN? Ini yang perlu diperjelas,” pungkas komisioner berpostur gempal itu. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.