Menjual Harapan di Pilkada Rasa Corona

  • Whatsapp
Gus Hendra

Air mata mengalir di pipi sejumlah penonton konser music Scorpions tahun 2003, di Red Square Moscow, ketika lirik pembuka lagu “Wind of Change”’ disuarakan Klaus Meine, sang vokalis. Kisah perubahan politik rezim komunis Uni Soviet yang kaku dan dingin menjadi latar belakang lagu yang hits tahun 1991 tersebut. Pesan utama lagu tersebut yakni pentingnya memiliki setitik harapan akan hadirnya perubahan ketika kita menjalani masa-masa sulit.

SEJAK dua pekan terakhir linimasa akun media sosial (medsos) saya penuh dengan postingan status yang bernada “menggugat” Pilkada 2020, yang dinilai bersifat elitis dan hanya memenuhi kepentingan oligarki. Sejumlah kenalan juga mengunggah status orang atau dicomot dari grup tertentu, yang menggiring untuk “tidak usah keluar rumah saat tanggal 9 Desember 2020” alias golput. Ini sebagai kontra narasi atau mengejek imbauan pemerintah agar warga tidak keluar rumah atau menghindari kerumunan, sebagai bagian kepatuhan protokol kesehatan (prokes). Pendek kata: Pilkada 2020 itu hal tidak penting diikuti, tidak berguna, bila perlu dijauhi.

Bacaan Lainnya

Memang, komentar di medsos tidak harus ditanggapi emosi, namanya saja orang tidak puas. Tetapi, substansi opini itu justru layak jadi bahan masukan dan koreksi siapapun yang memerintah sesuai hasil pilkada. Mereka menyuarakan tuntutan agar pemerintah bekerja lebih segar, lebih kencang, lebih kontekstual, dan lebih adaptif mengatasi pandemi Corona saat ini. Jika tidak, mendingan golput atau di rumah saja. Menimbang itu, sedikitnya ada tiga hal yang layak dicermati.

Baca juga :  Disdikpora Denpasar Minta Sekolah Perketat Keamanan

Pertama, para paslon mesti mampu memberi harapan kepada masyarakat. Sebagai orang “biasa-biasa saja”, Jokowi justru mampu mengalahkan Prabowo saat Pilpres 2014 lalu. Kekuatan terbesar pencitraan Jokowi yakni menawarkan harapan kepada rakyat. Dirisak isu “Islamnya patut dipertanyakan” sekalipun, bahkan dituduh PKI, Jokowi tetap melenggang ke Istana Negara. Kendati banyak pihak percaya rumor yang ditiupkan seteru Jokowi itu, masih lebih banyak yang percaya pemerintahan Jokowi menjanjikan harapan untuk kehidupan lebih baik.

Kedua, paslon mesti merangkul kalangan milenial dengan isu strategis, dan narasi yang disesuaikan alam dan karakter keseharian mereka. Karena paslon termasuk kalangan generasi X, ada jurang lebar dari sisi komunikasi politik dengan pemilih pemula dan kaum milenial, yang jumlahnya paling besar. Jika pemilih pemula tertarik dengan isu di pilkada, dan mau menggunakan hak pilih, besar kemungkinan hal sama terjadi pada generasi lebih tua.

Sayang, para paslon di Bali masih mengusung jargon bersifat elitis, utopis, dan lebih bermakna konstantif, bukan performatif. Tidak ada terobosan diksi sederhana dan mudah dipahami seperti ditawarkan Ganjar Pranowo saat Pilkada Jateng 2013 dengan jargon “mboten korupsimboten ngapusi” atau “tidak berbohong, tidak korupsi”. Singkat, padat, lugas, dan jelas.

Ketiga, paslon masih gagap beradaptasi untuk kampanye secara daring atau virtual. Obrolan dengan sejumlah tim paslon, mereka sepakat dengan kampanye daring. Hanya, persoalannya, bagaimana mengeksplorasi kampanye daring agar efektif dan sesuai target?

Baca juga :  Mulai 1 September, Pengambilan Berkas Adminduk di Dukcapil Denpasar Bisa Lewat Go-Jek

Dalam kondisi normal, kampanye terbuka lebih kepada unjuk kekuatan seberapa besar memiliki massa untuk menggentarkan seteru, plus penarik bagi swing voters (pemilih mengayun). Praktiknya, paslon kampanye di hadapan ribuan orang yang sesungguhnya hampir pasti akan memilih dia. Maka lahirlah kampanye seolah-olah.

Dari perspektif komunikasi politik, kampanye sesungguhnya adalah ketika kita mampu membujuk orang tidak suka menjadi menyukai kita. Maka, dengan kampanye daring ini, akan terlihat sejauh mana sesungguhnya kekuatan persuasi paslon untuk mengubah keyakinan kelompok yang tidak suka menjadi suka. Dan, jika mampu mendeteksi selera dan mengkapitalisasinya, kelompok swing voters sangat menarik untuk jadi lumbung suara.

Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan, dalam suatu kesempatan, mengakui KPU terpaksa mengoreksi target partisipasi masyarakat karena pandemi. Jika sebelumnya menarget 85 persen, kini mau tidak mau KPU realistis dan menyesuaikan dengan target nasional 77,75 persen sebagai target terendah. Ini menandakan KPU mulai melihat beratnya beban untuk mengajak warga datang ke TPS.

Lara yang kita alami saat pandemi ini, dalam batas tertentu, ada kemiripan simbolik dengan nestapa rakyat Uni Soviet di era Mikhail Gorbachev. Jika rakyat Soviet dikungkung banyak restriksi dalam negara komunis, kita dan warga dunia saat ini diterungku pembatasan banyak aktivitas keseharian. Mereka ingin komunisme enyah dari negerinya, kita ingin Corona minggat ke alam baka.

Baca juga :  Optimalisasi Pendapatan Pemda, Bank BPD Bali Gandeng KPK

Lagu “Wind of Change” membuat penonton konser di Rusia menitikkan air mata, karena pesan moralnya adalah seberapapun berat susah hari ini, akan tiba waktu di mana “anak-anak hari esok berbagi mimpi dengan kita semua”. Masalahnya, mampukah para paslon itu menghadirkan harapan dalam pilkada rasa Corona saat ini? Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.