DENPASAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melansir temuan adanya modus pemborosan APBD dengan modus membodoh-bodohi kepala daerah. Modus itu menyebabkan belanja pegawai begitu tinggi, sedangkan belanja modal yang langsung ke masyarakat untuk, antara lain, pendidikan dan kesehatan jadi kecil. Mencermati temuan itu, Ketua Komisi 2 DPRD Bali, IGK Kresna Budi, mengingatkan agar jangan sampai hal itu terjadi di Bali.
“Kita dalam kondisi sulit seperti sekarang, jadi tolong jangan sampai ada yang seperti itu. Sebab, kalau benar ada pegawai memakai modus semacam itu, benar-benar keterlaluan. Kasihan Pak Gubernur nanti yang sudah capek-capek bekerja,” serunya, Kamis (6/5/2021).
Dikutip dari detik.com pada Rabu (5/5) lalu, Mendagri berkata sudah keliling ke beberapa daerah, dan hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil. Pernyataan itu dilansir saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021, Selasa (4/5) lalu. Tito mencatat ada belanja pegawai di daerah sampai 70 persen, bahkan ada yang sampai 80 persen. Termasuk belanja operasional yang muaranya untuk pegawai juga.
Tito mengaku sudah mengecek ke kepala daerah, ternyata mereka tidak tahu modus tersebut. Praktik itu dinilai membuat pengelolaan di daerah ada yang sangat berantakan, termasuk tidak mampu bahkan hanya untuk memperbaiki jalan. “Teman-teman kepala daerah nggak tahu, main tanda tangan aja. Kenapa? Karena diajukan oleh bappeda, diajukan oleh sekda. Yang penting apa yang dititipkan kepala daerah itu terakomodir, ya tanda tangan,” jelas Mendagri.
Kembali ke Kresna Budi, dia berkata sejauh yang diketahui tidak melihat ada modus seperti dikatakan Mendagri terjadi di Pemprov Bali. Meski begitu, dia menekankan kewaspadaan tetap harus dijalankan Gubernur I Wayan Koster sebagai upaya pencegahan adanya penggelembungan belanja pegawai. Berhubung Mendagri tidak menyebut daerah mana saja yang begitu, dia berkata sebaiknya anggap saja Bali tidak termasuk dalam daftar.
“Tapi bagi saya, meski pernyataan itu pahit, sepatutnya jadikan ini sebagai peringatan bagi kita semua. Yang jelas kami pasti mendukung kebijakan Pak Gubernur sejauh itu untuk kepentingan rakyat,” urai Ketua DPD Partai Golkar Buleleng itu.
Disinggung apakah belanja modal dalam APBD Bali lebih besar daripada belanja pegawai, dia enggan berkomentar. “Kalau data sedetail itu, nggak bisa saya jawab sekarang. Ini sekarang lagi di Lombok. Nanti kalau sudah pulang saya cek lagi,” kelitnya.
Wakil Ketua Komisi 2, Utami Dwi Suryadi, yang dimintai tanggapan terpisah, menilai temuan Mendagri itu sangat memprihatinkan. Meski Bali tidak disebut, secara umum dia menilai hal-hal seperti memang perlu revolusi mental untuk para ASN. Minimal dalam menyusun program yang berkaitan dengan anggaran, harus disertai niat tulus dalam rangka menyejahterakan masyarakat.
Sebagai pelayanan masyarakat, dia mengingatkan agar hal yang bersifat copy-paste (salin-tempel) jangan dibiasakan. Karena merasa program yang sebelumnya aman, tahun berikutnya tinggal salin-tempel. Padahal banyak hal yang perlu inovasi baru, sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal dan sesuai aspirasi masyarakat.
“Jangan justru bikin anggaran yang aman, tapi kegunaannya (tidak jelas) ya gitu (seperti temuan Mendagri) jadinya,” urai politisi Partai Demokrat itu. hen
