Menanti Pemerintah Merilis Perppu Pilkada

  • Whatsapp
PARA pemilih menyalurkan hak suara saat Pilkada Bali 2018 lalu. Meski ada opsi Pilkada Serentak 2020 akan dijalankan pada 9 Desember mendatang, tapi sampai lewat April pemerintah belum mengeluarkan perppu. Foto: gus hendra
PARA pemilih menyalurkan hak suara saat Pilkada Bali 2018 lalu. Meski ada opsi Pilkada Serentak 2020 akan dijalankan pada 9 Desember mendatang, tapi sampai lewat April pemerintah belum mengeluarkan perppu. Foto: gus hendra

DENPASAR – Jadi dan tidaknya Pilkada Serentak dijalankan pada 9 Desember mendatang mesti didahului dengan lahirnya peraturan pemerintah penggantin undang-undang (perppu), paling lambat akhir April lalu. Namun, sampai awal Mei ini perppu sebagai pijakan hukum pilkada itu belum juga ada tanda-tanda muncul. Meski begitu, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, Minggu (3/5/2020) menilai kondisi itu tidak perlu dipersoalkan.

Dalam pandangannya, pemerintah juga tidak bisa sekadar mengeluarkan perppu untuk subtititusi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam perppu itu nanti, jelasnya, juga mesti menentukan tanggal kapan dilaksanakan pilkada. Dia yakin pemerintah pusat pasti sudah memikirkan persoalan itu, tapi karena perkembangan situasi akibat pandemi Covoid-19 alias Corona, hal itu belum bisa dikeluarkan. Bahwa perppu belum ada sampai sekarang, Lidartawan menegaskan sejumlah tahapan pilkada sudah dijalankan.

Bacaan Lainnya

“KPU hanya menjalankan tugas saja. Juni nanti kami hanya membentuk PPDP, sedangkan tahapan lain sudah dijalankan,” urainya.

Lebih lanjut dipaparkan, peraturan KPU (PKPU) sebagai landasan melanjutkan tahapan pilkada yang ditunda, juga harus disusun dan disetujui DPR RI. Dan, itu juga butuh waktu. Dia pun optimis pilkada bisa dilangsungkan pada Desember mendatang, dengan menukil hasil riset sejumlah lembaga riset yang menyebut wabah Corona di Indonesia akan selesai pada Juni mendatang. “Masalahnya itu cuma regulasi saja, karena tahapan kan sudah dijalankan sebagian,” tegasnya.

Baca juga :  Perpustakaan Sekolah Harus Terakreditasi

Benarkah rencana pilkada “baik-baik saja” meski April berlalu tanpa perppu? Menurut sumber yang layak dipercaya, dilihat secara normatif, pilkada mestinya dijalankan pada 23 September 2020 bila tidak ada perppu. Alasannya, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan pada bulan September. Ketika pilkada tidak dilaksanakan pada 23 September, berarti KPU dapat dianggap tidak menjalankan perintah undang-undang tersebut.

“(Belum ada perppu) mungkin saja karena Presiden belum menganggap kondisi ini genting dan memaksa. Atau mungkin masih ada waktu bulan Mei ini untuk mengeluarkan perppu. Semua kemungkinan masih terbuka,” sebutnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.