BELUM genap sehari setelah Purbaya Yudhi Sadewa diberhentikan dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026), media sosial sudah ramai menjadi palagan perang opini. Purbaya yang selama ini cukup populer di media, dengan gaya bicara yang kadang terasa “koboi”, segera ditempatkan dalam sebuah cerita: seorang pejabat yang sedang bekerja, menerima telepon ketika menghadiri rapat di DPD RI, lalu mendadak dipecat.
Potongan gambar itu segera bekerja sebagai meme. Purbaya bisa tampil sebagai sosok yang dizalimi. Di sisi lain, muncul narasi bahwa pergantian menteri memang merupakan kewenangan presiden. Tidak perlu waktu lama, dua kubu beda makna itu bersua di kolom komentar. Faktanya mungkin hanya satu, tapi tafsirnya bisa beranak-pinak.
Meme di dunia digital memang punya keunggulan yang sulit dilawan: sederhana, cepat dan mudah diingat. Satu foto, satu kalimat, lalu beredar ke ribuan layar. Orang yang sebelumnya tidak mengikuti persoalan kabinet pun tiba-tiba “mendadak” tahu duduk perkaranya.
Sekilas, orang-orang yang bergaduh di ruang digital itu sebagian besar bukan orang yang berada di dalam persoalan. Mereka bahkan tidak ikut menanggung langsung konsekuensi dari pergantian seorang menteri pada hari itu. Namun, ekspresi emosi yang muncul bisa sangat besar.
Keterlibatan emosional publik sering kali jauh melampaui keterlibatan material mereka terhadap persoalan yang sedang diperdebatkan. Seseorang bisa merasa sangat marah kepada seorang pejabat yang tidak pernah ditemuinya, atau sangat membela pejabat lain yang bahkan tidak pernah tahu dirinya sedang dibela.
Membaca ini, Paul Virilio mencetuskan gagasan tentang dromology: kehidupan modern semakin ditentukan oleh kecepatan. Namun, media sosial membawanya ke tingkat lebih ekstrem. Bayangkan, informasi belum tuntas dipahami, jempol sudah lebih dulu menyebarkannya. Sayang, kecepatan jempol membagikan informasi tidak pernah sama dengan kecepatan manusia memahami informasi.
Di titik ini meme mengubah persoalan yang sesungguhnya rumit—pergantian kabinet, relasi kekuasaan, kebijakan fiskal, atau alasan politik di balik sebuah keputusan—menjadi satu gambar dan satu kalimat. Persoalan seakan selesai sebelum sempat dibaca. Bukan berarti meme isinya pasti kebohongan, justru masalahnya adalah ketika fakta yang benar diberi makna yang kelewat sederhana.
Jean Baudrillard menjelaskan, sebuah tanda atau citra dapat membentuk simulasi realitas yang kemudian dipercaya sebagai keseluruhan kenyataan. Foto Purbaya menerima telepon adalah fakta, Purbaya dicopot dari kursi Menteri juga fakta. Tetapi makna bahwa ia pasti merupakan “korban” dari sebuah kezaliman, tidak otomatis terkandung dalam kedua fakta tersebut. Di situ mekanisme hiperealitas bergerak.
Dengan foto dan fakta yang sama, orang bisa membangun cerita yang berbeda. Yang satu melihat seorang pejabat yang disingkirkan, yang lain melihat Presiden sedang menjalankan hak prerogatifnya. Meme tidak sekadar menyampaikan fakta, ia ikut membingkai bagaimana fakta itu “dirasakan”.
Lalu mengapa kemarahan begitu cepat menular? Dalam psikologi dikenal relative deprivation, atau perasaan tertinggal, tertekan, tidak adil, atau tidak memperoleh sesuatu yang dianggap layak diperoleh. Memang, tidak setiap orang yang marah di media sosial sedang dalam kondisi semacam itu. Hanya, tekanan ekonomi, ketidakpastian masa depan, pengalaman berhadapan dengan ketidakadilan, atau sekadar akumulasi frustrasi, dapat menjadi semacam bahan bakar emosi. Satu peristiwa politik dapat menjadi detonatornya.
Dalam batas tertentu, kemarahan digital sebenarnya tidak jauh berbeda dari kemarahan massa di dunia nyata. Bayangkan suatu kerumunan mendengar teriakan, “Maling, maling!”. Orang-orang bisa saja tidak kenal orang yang dituduh, tidak melihat kejadian awal, tidak memeriksa bukti, tapi label “maling” itu cukup untuk menciptakan sasaran bersama. Kemarahan kemudian bergerak dari satu orang ke orang lain, dan tanggung jawab personal terasa lebih ringan karena seseorang merasa menjadi bagian dari kerumunan (crowd).
Cara kerja keributan di media sosial mirip seperti itu. Bedanya, kerumunan digital jauh lebih bersih secara fisik. Tidak ada pentungan. Tidak ada batu. Hanya jempol, layar, dan rasa aman karena berada di balik akun, terutama akun anonim.
Strateginya sederhana: ketik dulu, serang kemudian, periksa belakangan. Itu juga kalau masih sempat. Yang layak dicermati, objek kemarahan itu biasanya tidak bertahan lama. Hari ini Purbaya, besok pejabat lain, lusa selebritas. Minggu depan mungkin isu yang sama sekali berbeda. Objeknya bisa dinamis, tapi mekanismenya statis.
Kemarahan digital juga mudah dikonsumsi karena tidak membutuhkan banyak biaya. Kita tidak perlu turun ke jalan, tidak perlu bertemu dengan orang yang sedang kita marahi, bahkan tidak perlu benar-benar memahami persoalan yang sedang dibicarakan. Cukup melihat sebuah meme, merasa tersentuh atau tersinggung, lalu ikut menekan tombol. Merasa sedang memperjuangkan suatu nilai, padahal yang dilakukan cuma duduk rebahan sambil memencet tombol di layar.
Di sinilah media sosial menjadi semacam taman bermain simulasi. Kita bertengkar mengenai orang yang tidak kita kenal, persoalan yang tidak kita alami secara langsung, dan keputusan yang dibuat di ruang kekuasaan yang tidak pernah kita masuki. Tetapi semuanya terasa sangat nyata. Meme membuat siapa pun bisa bermain sebagai hakim, pembela, korban, jaksa, bahkan algojo—tanpa harus menanggung konsekuensi politik dari permainan itu.
Jelas publik berhak marah, mengkritik, bahkan menolak sebuah keputusan politik. Persoalannya, tak jarang kemarahan datang lebih cepat daripada pemahaman. Posisi politik terbentuk sebelum fakta diperiksa, dan satu meme cukup untuk membuat seseorang merasa sudah menguasai seluruh persoalan.
Coba iseng tanya diri sendiri, mengapa kita begitu “murah” untuk marah kepada sesuatu yang bahkan tidak berdampak pada hidup kita hari ini? Barangkali karena di dunia digital sebagai taman bermain simulasi, marah adalah permainan yang sangat murah. Ketika permainan selesai, kita tinggal pulang, menunggu meme berikutnya, dan kembali marah. Gus Hendra
