POSMERDEKA.COM, JEMBRANA – Perbedaan data dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) perlu direspons dengan mekanisme validasi yang jelas, agar hasil pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) memiliki dasar dan dapat ditindaklanjuti. Hal itu menjadi salah satu perhatian Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, saat melakukan monitoring dan evaluasi bidang hukum dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Jembrana, Senin (14/9/2026).
Menurut Sutrawan, pengawasan PDPPB tidak cukup hanya dengan mencatat adanya perbedaan data. Setiap hasil pengawasan perlu diperjelas dan divalidasi, sehingga terdapat kepastian mengenai data yang menjadi dasar pengawasan. “Ketika ada perbedaan tampilan atau data antara Sipol yang digunakan Bawaslu dan KPU, hasil pengawasan itu perlu divalidasi. Bawaslu harus mempertegas apa yang menjadi hasil pengawasannya, sekaligus memberikan ruang kepada KPU untuk memberikan konfirmasi,” serunya.
Dalam pertemuan terungkap, Bawaslu Kabupaten Jembrana melaksanakan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan sejak 2025. Jajaran pengawas juga menyusun analisis hasil pengawasan setiap semester, termasuk hasil pengawasan hingga Semester I 2026. Hasil pengawasan tersebut kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana.
Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Jembrana masih menggunakan istilah “Surat Penerusan” untuk menyampaikan hasil pengawasan. Dalam supervisi tersebut, penggunaan istilah itu dievaluasi, termasuk mengenai tujuan, kedudukan, serta konteks penggunaannya dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan.
Sutrawan menjabarkan, ketepatan nomenklatur tidak dapat dipandang sekadar persoalan administratif. Setiap surat yang dikeluarkan Bawaslu harus memiliki maksud, tujuan, dan permintaan tindak lanjut yang dapat dipahami secara jelas oleh pihak yang menerima. “Dengan begitu, hasil pengawasan Bawaslu memiliki posisi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Bagi masyarakat, kata dia, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi kelembagaan. Pemutakhiran data partai politik merupakan bagian dari upaya menjaga keteraturan informasi kepartaian dalam sistem kepemiluan. Karena itu, kualitas pengawasan juga ditentukan oleh seberapa jelas temuan dapat diverifikasi, dikonfirmasi, dan ditindaklanjuti.
Selain PDPPB, supervisi, monitoring, dan evaluasi tersebut membahas pengelolaan produk hukum, kolaborasi antar-divisi, pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi. Sutrawan menekankan pentingnya fungsi hukum hadir lintas-divisi, untuk memastikan produk dan kerja kelembagaan Bawaslu memiliki dasar serta kualitas yang memadai.
Ketika pembahasan internal belum memberi kejelasan mengenai nomenklatur maupun mekanisme pencegahan pada masa non-tahapan, Bawaslu Bali akan terlebih dahulu menggali praktik yang dilakukan Bawaslu kabupaten/kota. Jika masih diperlukan, koordinasi dan konsultasi dengan Bawaslu RI akan dilakukan untuk memperoleh arahan yang lebih jelas. “Pengawasan PDPPB diharapkan tidak berhenti pada pencatatan temuan, tetapi berlanjut pada proses validasi dan tindak lanjut yang jelas,” ulasnya memungkasi. hen
