Melanggar Bisa Dibubarkan, Bawaslu NTB Imbau Kampanye Harus Ada STTP Kepolisian

Umar Achmad Seth dan Rizal Umami. Foto: ist

POSMERDEKA.COM, MATARAM – Bawaslu NTB menegaskan pelaksanaan kampanye di 10 kabupaten/kota di NTB harus dilengkapi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.

“Masa kampanye ini, Bawaslu sampai tingkat bawah siap melakukan pengawasan. Titik pengawasan kami adalah ada atau tidaknya STTP dari kepolisian yang ditembuskan ke Bawaslu,” terang Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu NTB, Umar Achmad Seth, Selasa (5/12/2023).

Bacaan Lainnya

Jika ditemukan pada kegiatan kampanye ada yang tidak dilengkapi STTP, juga tidak mematuhi tata tertib, maka Bawaslu berhak memberhentikan serta membubarkan kegiatan kampanye tersebut. “Masa kampanye dalam Pemilu 2024 berlangsung selama 75 hari, terhitung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024,” urai Umar.

Lebih jauh diutarakan, Bawaslu akan menjadikan setiap temuan sebagai bentuk pelanggaran jika kegiatan kampanye yang dilaksanakan dilangsungkan tanpa pemberitahuan.

Adanya STTP merupakan dasar Bawaslu, artinya bila ketentuan itu sudah dipenuhi, disilakan menggelar kampanye karena masuk masa kampanye. “Kalau tidak mengikuti aturan yang berlaku, akan menjadikan hal tersebut sebagai temuan Bawaslu,” tegasnya.

Bawaslu, ungkapnya, menggelar deklarasi kampanye damai dalam Pemilu 2024 sebagai salah satu komitmen dalam menjaga demokrasi. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen Bawaslu bersama peserta pemilu untuk mendeklarasikan diri menjaga demokrasi.

Baca juga :  PSSI Sambut Baik Terbitnya Izin Keramaian Liga 1 dan 2 dari Polri

Di kesempatan terpisah, Ketua Bawaslu Lombok Barat (Lobar), Rizal Umami, berkata, pada hari kelima pelaksanaan kampanye belum ada pelanggaran yang dilakukan para peserta pemilu di Lobar. Meski demikian, dia tetap mengeluarkan imbauan kepada para peserta pemilu di Lobar untuk tetap menjaga aturan berkampanye.

“Di hari kelima ini memang belum ada laporan pelanggaran. Tapi kami imbau para peserta pemilu, termasuk caleg, untuk menahan diri berkampanye walaupun sudah memasuki masa kampanye,” ucapnya.

Menurut dia, imbauan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti arahan Bawaslu RI dan Bawaslu NTB, guna meminimalisir adanya pelanggaran atau kampanye yang tidak berizin karena belum ada STTP. STTP merupakan surat tanda terima pemberitahuan kampanye, yang harus diterbitkan maksimal tujuh hari setelah masa kampanye dimulai.

“Penerbitan STTP harus koordinasi dengan kepolisian agar kampanye dilakukan dengan cara-cara yang baik, menggagas ide, konsep, dan gagasan, sehingga menciptakan suasana kondusif,” ulasnya.

Lebih lanjut Rizal mengatakan, para peserta pemilu agar tidak kampanye melibatkan orang-orang yang secara aturan tidak dibolehkan seperti anak-anak, ASN, TNI, Polri, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Lembaganya juga melakukan pemetaan dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pada Pemilu 2024. “Ini agar tidak terjadi politik ujaran kebencian, berita hoaks, atau politisasi SARA,” sebutnya.

Penciptaan kampanye yang sehat, menurutnya, akan berdampak pada lahirnya gagasan, ide, dan konsep untuk membawa Kabupaten Lombok Barat menjadi lebih baik di masa mendatang. Dengan mematuhi regulasi dan kebijakan yang ada terkait aturan kampanye, diharap akan lahir para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang pro terhadap rakyat. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.