Maurya, Majapahit, dan Negara Modern

NEGARA modern menghadapi persoalan yang sesungguhnya telah dipikirkan sejak peradaban kuno: bagaimana kekuasaan dijalankan tanpa berubah menjadi kesewenang-wenangan; bagaimana pajak dan kekayaan negara dikelola tanpa dikorupsi; bagaimana hukum melindungi rakyat, bukan hanya melayani penguasa; serta bagaimana perbedaan agama, budaya, dan daerah dipersatukan tanpa dihapuskan.

Dalam sejarah Asia, tradisi Kerajaan Maurya di India dan Kerajaan Majapahit di Nusantara memberikan dua warisan penting mengenai persoalan tersebut. Maurya memperlihatkan pentingnya administrasi, strategi, ekonomi, pengawasan pejabat, dan kesejahteraan rakyat. Majapahit memperlihatkan kemampuan Nusantara mengolah gagasan Dharma, hukum, birokrasi, kemajemukan Śiwa–Buddha, hubungan pusat dan daerah, serta jaringan maritim menjadi suatu peradaban yang khas.

Kedua kerajaan itu tentu tidak dapat dipindahkan begitu saja ke dalam kehidupan sekarang. Keduanya tumbuh dalam sistem monarki, ketika raja menjadi pusat kekuasaan dan partisipasi rakyat masih terbatas. Akan tetapi, nilai-nilai dasarnya tetap dapat dipelajari secara kritis.

Negara modern tidak perlu kembali menjadi kerajaan. Negara modern perlu mengambil kebijaksanaan masa lalu, memperbaiki kelemahannya, kemudian menempatkannya dalam kerangka demokrasi, konstitusi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat.

Tradisi Maurya: Negara sebagai Ilmu Pemerintahan

Kerajaan Maurya berkembang di India sejak akhir abad keempat sebelum Masehi. Tradisi kenegaraannya terutama dipahami melalui Arthaśāstra, yang dikaitkan dengan Kauṭilya atau Cāṇakya, serta prasasti-prasasti Raja Aśoka.

Namun, perlu diberikan catatan akademik. Arthaśāstra secara tradisional dihubungkan dengan Cāṇakya, penasihat Chandragupta Maurya, tetapi teks yang sampai kepada kita kemungkinan terbentuk dan disunting dalam beberapa tahap. Oleh karena itu, lebih tepat menyebutnya sebagai warisan pemikiran kenegaraan yang berhubungan dengan tradisi Maurya, bukan seluruhnya sebagai kitab undang-undang resmi yang diterapkan secara utuh oleh kerajaan tersebut.

Negara sebagai kesatuan unsur yang saling menopang

Dalam tradisi Arthaśāstra, negara tidak hanya berarti raja dan istana. Negara dipandang sebagai kesatuan beberapa unsur yang saling bergantung.

Pemikiran ini dikenal melalui konsep Saptāṅga Rājya, yaitu tujuh anggota negara: 1.Svāmī—raja atau pemimpin; 2.Amātya—menteri dan aparatur; 3.Janapada—wilayah beserta rakyat dan sumber dayanya; 4.Durga—kota, benteng, dan pertahanan; 5.Kośa—perbendaharaan negara; 6.Daṇḍa atau Bala—hukum, keamanan, dan kekuatan negara; 7.Mitra—sahabat atau sekutu.

Pemimpin yang kuat tidak akan mampu mempertahankan negara apabila pejabatnya tidak cakap, rakyatnya miskin, kas negara kosong, pertahanannya rapuh, dan hubungan luar negerinya buruk.

Dengan demikian, kekuatan negara tidak ditentukan oleh satu tokoh, melainkan oleh kesehatan seluruh lembaganya.

Kesejahteraan rakyat sebagai kepentingan negara

Tradisi Maurya memahami bahwa rakyat bukan sekadar sumber pajak. Tanah, pertanian, perdagangan, pengairan, jalan, keamanan, dan kemampuan produksi masyarakat merupakan dasar kehidupan negara.

Apabila rakyat terus-menerus diperas, negara mungkin memperoleh pendapatan dalam jangka pendek, tetapi akan kehilangan produktivitas, kepercayaan, dan kestabilan dalam jangka panjang.

Karena itu, kepentingan penguasa tidak boleh dipisahkan dari kepentingan rakyat. Kebahagiaan pemimpin terletak dalam kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Kesadaran terhadap bahaya korupsi

Salah satu kekuatan Arthaśāstra adalah pandangannya yang realistis terhadap kekuasaan. Pejabat yang mengelola pendapatan dan kekayaan negara selalu mempunyai kemungkinan melakukan penyelewengan.

Korupsi dapat disembunyikan melalui: pembukuan palsu; penerimaan yang tidak dicatat; pengeluaran fiktif; pembesaran biaya; perubahan nilai atau kualitas barang; pengurangan pendapatan negara;
pemindahan dana secara tidak sah; penggunaan aset negara untuk kepentingan pribadi.

Karena itu, kejujuran pribadi harus diperkuat oleh sistem. Penerimaan dan pengeluaran perlu dicatat, laporan harus diperiksa silang, pejabat perlu diaudit, kekayaan yang tidak wajar harus diselidiki, dan kerugian negara harus dipulihkan.

Pejabat yang melanggar harus diberikan sanksi. Sebaliknya, pejabat yang berhasil menjaga kekayaan negara dan meningkatkan kesejahteraan secara sah patut memperoleh penghargaan.

Warisan terpenting Maurya bukanlah kerasnya hukuman masa lalu, melainkan kesadaran bahwa kekuasaan tanpa pengawasan akan membuka jalan bagi korupsi.

Aśoka dan dimensi moral kekuasaan

Apabila Arthaśāstra memperlihatkan kecakapan dan ketegasan negara, prasasti-prasasti Aśoka menambahkan dimensi moral.

Aśoka menempatkan Dhamma sebagai dasar pemerintahan yang lebih manusiawi. Ia memerintahkan perjalanan inspeksi, meminta laporan mengenai keadaan rakyat, mengangkat pejabat untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, serta mengingatkan aparat peradilan agar tidak bertindak karena kemarahan, kebencian, kekejaman, kemalasan, atau ketidakpedulian.

Aśoka juga mengajarkan penghormatan antaragama. Seseorang tidak seharusnya meninggikan agamanya sendiri dengan merendahkan agama orang lain. Dengan memahami dan menghormati pihak lain, seseorang justru memperkuat keluhuran agamanya sendiri.

Di sinilah tradisi Maurya memperlihatkan dua wajah negara yang harus dipertemukan: negara memerlukan kemampuan untuk bertindak, tetapi tindakannya harus diarahkan oleh keadilan dan kemanusiaan.

Tradisi Majapahit: Dharma yang Diolah Menjadi Peradaban Nusantara

Majapahit berkembang berabad-abad setelah Maurya dalam lingkungan geografis dan kebudayaan yang berbeda. Jika Maurya merupakan kerajaan besar berbasis daratan India, Majapahit berkembang sebagai kekuatan agraris sekaligus maritim di kepulauan Nusantara.

Sumber penting untuk memahami Majapahit meliputi Nāgarakṛtāgama karya Mpu Prapañca tahun 1365, prasasti-prasasti, Pararaton, karya-karya kakawin, dan tradisi hukum yang sering dikaitkan dengan Kutaramanawa Dharmasastra.

Sumber-sumber tersebut juga harus dibaca secara kritis. Nāgarakṛtāgama, misalnya, merupakan puja-sastra—karya penghormatan kepada Hayam Wuruk—bukan laporan administratif modern yang sepenuhnya netral.

Raja, patih, dewan, dan pejabat Dharma

Majapahit mengenal susunan pemerintahan yang membagi tanggung jawab kepada berbagai pejabat. Raja dibantu oleh mahāmantri, para mantri ri pakira-kiran, Rakryan Mapatih atau Patih Amangkubhumi, pejabat daerah, pejabat hukum, serta otoritas keagamaan.

Terdapat pula Dharmādhyakṣa ring Kaśaiwan yang berkaitan dengan lingkungan Śiwa dan Dharmādhyakṣa ring Kasogatan untuk lingkungan Buddha.

Kehadiran kedua jabatan tersebut memperlihatkan bahwa kemajemukan keagamaan tidak hanya hidup dalam masyarakat, tetapi juga memperoleh ruang dalam struktur kerajaan.

Keluarga kerajaan senior juga mempunyai peranan melalui dewan yang dikenal sebagai Bhaṭṭāra Saptaprabhu. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan raja, meskipun sangat tinggi, dijalankan bersama jaringan pejabat, keluarga kerajaan, ahli hukum, dan pemuka Dharma.

Hukum sebagai pelindung keteraturan

Tradisi hukum Majapahit mengatur berbagai persoalan masyarakat, seperti pencurian, utang-piutang, jual beli, warisan, perkawinan, kekerasan, sengketa tanah, denda, dan ganti kerugian.

Hal itu menunjukkan bahwa Dharma tidak berhenti sebagai nasihat rohani. Dharma memerlukan aturan dan lembaga agar dapat melindungi kehidupan nyata.

Hukum diperlukan untuk mencegah keadaan ketika pihak kuat bebas menindas pihak lemah. Akan tetapi, hukum hanya mempunyai kewibawaan apabila diterapkan secara adil.

Jika hukum tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul kepada penguasa dan pejabat, hukum telah kehilangan Dharma.

Ekonomi agraris dan jaringan maritim

Kekuatan Majapahit berakar pada pertanian, pengelolaan tanah, pengairan, pasar, pelabuhan, perdagangan antarpulau, hubungan internasional, serta kewajiban dari berbagai wilayah.

Dalam prasasti Jawa Kuno dikenal pula penetapan wilayah sīma, yaitu tanah atau wilayah yang memperoleh kedudukan tertentu, sering kali karena pendapatannya diperuntukkan bagi tempat suci atau kepentingan khusus.

Hubungan Majapahit dengan daerah-daerah Nusantara tidak seluruhnya sama dengan pemerintahan provinsi modern. Terdapat wilayah inti, daerah yang dikelola keluarga raja, daerah bawahan, kerajaan sahabat, pelabuhan perdagangan, dan wilayah yang mengirimkan utusan atau upeti.

Karena itu, daftar daerah dalam Nāgarakṛtāgama tidak otomatis berarti seluruhnya diperintah secara langsung oleh birokrasi Majapahit.

Keistimewaan Majapahit terletak pada kemampuannya membangun jaringan peradaban kepulauan. Persatuan tidak selalu dibentuk melalui penyeragaman, melainkan melalui hubungan politik, perdagangan, kebudayaan, ritual, dan diplomasi.

Perjalanan raja dan kehadiran negara

Perjalanan Hayam Wuruk ke berbagai wilayah mempunyai makna politik, sosial, dan spiritual. Raja mengunjungi tempat suci dan leluhur, berhubungan dengan pejabat daerah, memperkuat kesetiaan wilayah, serta memperlihatkan kehadiran pusat kekuasaan.

Dalam hal ini terdapat kesamaan dengan perjalanan inspeksi pada masa Aśoka. Pemimpin tidak cukup hanya menerima laporan di istana. Ia harus melihat kehidupan masyarakat dan memastikan bahwa laporan pejabat sesuai dengan kenyataan.

Maurya dan Majapahit: Kemiripan serta Perbedaannya

Majapahit tidak dapat disebut menyalin sistem Maurya secara langsung. Jarak waktunya sangat jauh dan belum ada bukti bahwa Arthaśāstra dipakai sebagai kitab administrasi resmi Majapahit.

Kemiripan keduanya lebih mungkin berasal dari perjumpaan panjang dengan gagasan Dharma, hukum, rāja-nīti, dan kebudayaan Sanskerta yang kemudian diolah secara berbeda.

Maurya lebih menonjolkan administrasi yang terpusat, pengawasan keuangan, kekuatan daratan, dan strategi antarnegara.

Majapahit lebih menonjolkan adaptasi Jawa-Nusantara, kemajemukan Śiwa–Buddha, hubungan bertingkat antara pusat dan daerah, serta jaringan agraris-maritim.

Maurya memberikan rumusan yang lebih sistematis mengenai audit dan penyelewengan pejabat. Majapahit memperlihatkan birokrasi, pembagian jabatan, ketentuan hukum, pengelolaan kewajiban wilayah, dan hubungan antara pusat dengan daerah. Namun, sumber yang tersedia tidak memberikan uraian antikorupsi sedetail Arthaśāstra.

Keduanya tetap bertemu dalam satu pemikiran dasar: kekuatan negara tidak boleh dipisahkan dari Dharma.

Kekuatan tanpa Dharma akan berubah menjadi penindasan. Sebaliknya, Dharma tanpa kemampuan administratif tidak mempunyai daya untuk melindungi rakyat.

Negara Modern: Mengambil Nilai, Bukan Menghidupkan Kembali Monarki

Negara modern tidak boleh menjadikan Maurya atau Majapahit sebagai model yang disalin secara utuh. Keduanya lahir ketika raja menjadi sumber utama kekuasaan, jabatan sering berkaitan dengan keturunan, pemisahan kekuasaan belum berkembang, dan partisipasi rakyat masih sangat terbatas.

Negara modern harus melakukan perubahan mendasar: dari kedaulatan raja menuju kedaulatan rakyat;
dari titah penguasa menuju konstitusi; dari kesetiaan pribadi menuju tanggung jawab kelembagaan;
dari kemurahan hati raja menuju hak warga negara.

Dari Dharma raja menuju etika konstitusional

Dalam negara modern, Dharma tidak boleh dipaksakan sebagai hukum salah satu agama. Nilai universalnya dapat diterjemahkan menjadi keadilan, kejujuran, kemanusiaan, pengendalian diri, perlindungan kelompok lemah, tanggung jawab terhadap alam, dan kesejahteraan umum.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut dapat bertemu dengan Pancasila. Dharma menjadi jiwa etik, Pancasila menjadi dasar negara, UUD 1945 menjadi hukum dasar, dan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen pelaksanaannya.

Pejabat tidak cukup disebut baik karena rajin mengikuti ritual. Ukuran etik seorang pejabat terletak pada apakah ia jujur, adil, tidak menyalahgunakan jabatan, melindungi masyarakat, dan berani mempertanggungjawabkan keputusan publiknya.

Dari birokrasi kerajaan menuju pelayanan profesional

Pembagian tugas dalam Maurya dan Majapahit dapat dikembangkan menjadi birokrasi modern yang berlandaskan kompetensi, sistem merit, standar pelayanan, evaluasi kinerja, dan keterbukaan.

Jabatan publik tidak boleh dibagikan karena hubungan keluarga, kedekatan politik, kesetiaan pribadi, atau balas jasa.

Nepotisme merusak kemampuan negara karena orang yang tidak cakap dapat memperoleh kewenangan, sementara orang yang kompeten justru tersingkir.

Dari pengawasan raja menuju sistem antikorupsi

Pengawasan dalam negara modern tidak boleh bergantung kepada ketajaman mata seorang pemimpin. Negara memerlukan lembaga yang tetap bekerja meskipun pemimpinnya berganti.

Semangat pengawasan Maurya harus diterjemahkan menjadi: pemeriksaan keuangan; pengadilan yang independen; pelaporan kekayaan pejabat; pengadaan secara elektronik; keterbukaan anggaran; perlindungan pelapor; kebebasan pers; partisipasi masyarakat.

Administrasi digital dapat mempersempit ruang manipulasi melalui pencatatan otomatis dan jejak transaksi. Namun, digitalisasi tidak dengan sendirinya memberantas korupsi.

Sistem digital tetap dapat dimanipulasi apabila akses dikuasai segelintir orang, data ditutup, algoritma tidak dapat diperiksa, dan lembaga pengawas tidak independen.

Teknologi harus memperkuat transparansi, bukan menciptakan ruang gelap baru yang hanya dipahami oleh pemegang kekuasaan.

Dari kesejahteraan sebagai kemurahan raja menuju hak rakyat

Aśoka dapat membangun sumur, jalan, fasilitas kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai kebijakan seorang raja. Negara modern harus melampaui kemurahan hati pribadi.

Pendidikan, kesehatan, pangan, pekerjaan, jaminan sosial, keamanan, dan lingkungan yang sehat harus dipandang sebagai hak warga serta kewajiban negara.

Keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau besarnya anggaran. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih aman, sehat, terdidik, adil, dan bermartabat.

Dari pajak kerajaan menuju keadilan fiskal

Maurya dan Majapahit memahami bahwa negara memerlukan pendapatan. Negara modern juga memerlukan pajak, tetapi pemungutannya harus berdasarkan undang-undang, dilaksanakan secara adil, dikelola secara transparan, dan dikembalikan kepada masyarakat melalui pelayanan publik.

Rakyat akan kehilangan kepercayaan apabila mereka diminta taat membayar pajak, sementara kebocoran anggaran, kemewahan pejabat, dan korupsi tidak ditindak.

Karena itu, pajak bukan hanya persoalan keuangan. Pajak merupakan hubungan kepercayaan antara warga dengan negara.

Dari toleransi menuju kesetaraan warga

Aśoka mengajarkan penghormatan antaragama, sedangkan Majapahit memperlihatkan ruang kehidupan Śiwa–Buddha.

Negara modern harus membawa semangat tersebut lebih jauh: bukan sekadar membiarkan kelompok lain hidup, tetapi menjamin seluruh warga mempunyai kedudukan, keamanan, dan pelayanan yang setara.

Negara tidak boleh dikuasai oleh agresivitas mayoritas ataupun eksklusivisme kelompok. Tugas negara adalah menjamin agar perbedaan agama, kepercayaan, suku, bahasa, dan kebudayaan tidak menjadi alasan untuk diskriminasi.

Dari jaringan wilayah menuju desentralisasi yang adil

Pengalaman Majapahit mengingatkan bahwa persatuan tidak identik dengan penyeragaman.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat tetap kuat sambil memberi ruang kepada daerah, desa adat, masyarakat hukum adat, bahasa, kebudayaan, dan pengetahuan lokal.

Namun, desentralisasi juga memerlukan pengawasan. Korupsi yang dahulu terkonsentrasi di pusat tidak boleh sekadar dipindahkan ke daerah.

Kewenangan lokal harus disertai transparansi, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban.

Dari perjalanan raja menuju kepemimpinan yang sungguh hadir

Perjalanan Aśoka dan Hayam Wuruk mengandung pelajaran bagi pemimpin modern. Kunjungan ke daerah tidak boleh berhenti sebagai upacara, pencitraan, atau panggung yang telah ditata agar semua tampak baik.

Pemimpin harus berani mendengar suara yang tidak menyenangkan, melihat kemiskinan yang disembunyikan dari laporan, memeriksa mutu pelayanan, dan berbicara dengan kelompok yang tidak mempunyai akses kepada kekuasaan.

Kehadiran pemimpin menjadi bermakna apabila menghasilkan koreksi kebijakan.

Keterbatasan yang Harus Ditinggalkan

Menghormati sejarah tidak berarti menganggap semua yang berasal dari masa lalu selalu ideal. Dari kedua tradisi tersebut terdapat beberapa hal yang tidak dapat diterapkan dalam negara modern:

1. kekuasaan yang terlalu terpusat pada raja;
2. jabatan yang ditentukan oleh keturunan dan hubungan keluarga;
3. partisipasi rakyat yang terbatas;
4. belum berkembangnya pemisahan kekuasaan;
5. hukuman yang terlalu keras;
6. pengawasan rahasia tanpa perlindungan hak;
7. ketidaksetaraan sosial;
8. perluasan wilayah melalui penaklukan.

Negara modern harus dibangun di atas konstitusi, proses hukum yang adil, kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan kesetaraan warga. Kebijaksanaan lama harus diterangi oleh kesadaran baru.

Sintesis bagi Indonesia: Negara Kuat yang Mampu Mengendalikan Diri

Dari tradisi Maurya, Indonesia dapat belajar mengenai disiplin administrasi, perencanaan ekonomi, pengawasan pejabat, ketahanan negara, kepemimpinan yang mampu mengendalikan diri, serta kewajiban menyejahterakan rakyat.

Dari tradisi Majapahit, Indonesia dapat belajar mengenai persatuan dalam kemajemukan, hubungan pusat dan daerah, kekuatan kebudayaan, kehidupan Śiwa–Buddha, penghormatan terhadap leluhur, diplomasi, dan kesadaran sebagai peradaban maritim.

Namun, semua itu harus disempurnakan oleh Pancasila, konstitusi, demokrasi, negara hukum, hak asasi manusia, ilmu pengetahuan, administrasi digital, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab ekologis.

Negara yang kuat bukan negara yang bebas mengendalikan seluruh kehidupan rakyat. Negara yang benar-benar kuat adalah negara yang mampu mengendalikan kekuasaannya sendiri: membatasi pejabatnya, membuka anggarannya, menerima kritik, menghukum pelanggaran tanpa memandang kedudukan, dan menggunakan sumber dayanya untuk kesejahteraan bersama.

Penutup

Maurya mengajarkan bahwa negara harus mempunyai kecakapan, ketertiban, perbendaharaan yang sehat, hukum, strategi, dan pengawasan yang kuat.

Majapahit memperlihatkan bagaimana gagasan kenegaraan diolah menjadi peradaban Nusantara yang majemuk, berakar pada Dharma, tradisi Jawa, kehidupan Śiwa–Buddha, pertanian, perdagangan, dan jaringan maritim.

Negara modern harus melampaui keduanya. Kedaulatan tidak lagi berada pada raja, melainkan pada rakyat. Konstitusi membatasi kekuasaan. Hukum melindungi semua warga. Kesejahteraan bukan kemurahan hati pemimpin, melainkan hak rakyat. Toleransi berkembang menjadi kesetaraan. Pengawasan pribadi berubah menjadi pertanggungjawaban kelembagaan.

Dengan demikian, kemajuan tidak berarti memutus hubungan dengan masa lalu. Kemajuan adalah kemampuan membawa kebijaksanaan sejarah menuju tata pemerintahan yang lebih demokratis, adil, transparan, dan manusiawi.

Maurya mengajarkan bagaimana negara dibangun dengan kecakapan. Majapahit mengajarkan bagaimana kekuasaan diolah menjadi peradaban Nusantara. Negara modern harus menyatukan kecakapan dan peradaban itu dalam konstitusi, kedaulatan rakyat, serta Dharma yang melindungi seluruh kehidupan. (*)