GIANYAR – Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi DPRD Gianyar dalam rapat paripurna III, Selasa (14/7/2020) di ruang Sidang Utama DPRD Gianyar. Jawaban tersebut sebagai tanggapan pertanyaan yang disampaikan empat fraksi dalam rapat paripurna II sehari sebelumnya. Satu yang disorot yakni soal masalah PPDB SMP dan SMA.
Pada sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Gusti Ngurah Anom Masta itu, Bupati Mahayastra menyampaikan jawaban terkait Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar tahun 2019.
Mahayastra mengawali menjawab pertanyaan Fraksi PDIP yang disampaikan I Ketut Sudarsana tentang realisasi pajak yang masih rendah. Kata dia, tidak tercapainya pajak parkir karena belum optimalnya pendaftaran Wajib Pajak (WP) parkir.
Untuk BPHTB dan pajak reklame, jelasnya, dipengaruhi kondisi ekonomi secara umum. Sementara untuk Pajak Bumi dan Bangunan tidak tercapai disebabkan adanya perubahan sistem pemungutan pajak sejak penyerahan kewenangan PBB dari KPP Pratama ke daerah, yaitu dengan sistem pembayaran pajak secara mandiri. Soal tes cepat Corona kepada pekerja pariwisata, dia mendaku akan mengkaji lebih lanjut. Sementara bagi karyawan yang BPJS-nya diputus, Pemkab Gianyar menyediakan jaminan kesehatan.
“Terima kasih atas apresiasi Fraksi PDIP terhadap kebijakan refokus anggaran dan pemberian sembako. Dengan kebijakan itu roda perekonomian di masa pandemi, khususnya di Kabupaten Gianyar, masih dapat berjalan,” pujinya.
Menjawab pertanyaan Fraksi Golkar terkait aksesibilitas dan amenitas pariwisata terutama di kawasan Ubud, Mahayastra berkata Jalan Tegallalang-Ubud merupakan kewenangan Pemprov Bali. Terkait pertokoan di Pasar Ubud yang terbakar lebih dari lima tahun lalu, dia akan merevitalisasi pasar secara bertahap.
Untuk sarana parkir di kawasan Ubud, jelasnya, kini disediakan sentral parkir dan juga kantong parkir yang dikelola desa adat setempat. “Untuk penataan kabel PLN sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2020. Namun, karena ada refokus anggaran, pelaksanaannya ditunda,” ulasnya.
Menyinggung pembangunan sentra IKM Celuk dan Pasar Silakarang agar dilanjutkan, dia menyampaikan tahun anggaran 2020 dianggarkan Rp3,5 miliar untuk pembangunan sentra IKM Celuk dari DAK. Namun, karena ada Covid-19, kebijakan pemerintah pusat menunda pengucuran dananya.
Pasar Rakyat Silakarang senilai Rp5,6 miliar belum dapat dilanjutkan, lantaran bangunannya belum diserahterimakan dari pusat kepada Pemkab Gianyar. Mahayastra juga mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi Demokrat terkait perbaikan Lapangan Ubud.
Menanggapi pertanyaan Fraksi Indonesia Raya tentang PPDB SMP yang jadi polemik, dia bilang tahun 2020 dibangun SMPN 4 Sukawati di Ketewel dan telah mengubah status sekolah swasta SMP Silacandra menjadi SMPN 5 Sukawati.
Untuk wilayah Kecamatan Gianyar sudah ada perencanaan sekolah baru. “Untuk PPDB tingkat SMA/SMK, Pemkab Gianyar mengusulkan kepada Gubernur Bali untuk membangun tambahan SMA negeri di Kecamatan Gianyar dan Kecamatan Sukawati,” tandasnya. 011
