POSMERDEKA.COM, MATARAM – KPU NTB menyebut jumlah pemilih milenial atau generasi Z pada Pemilu 2024 secara nasional cukup signifikan, mencapai 56,39 persen atau 116 juta jiwa.
Dari total pemilih di Provinsi NTB, sebanyak 54,04 persen atau 2,1 juta orang dari 3,9 juta termasuk pemilih milenial. Untuk pengawasan partisipatif, Bawaslu NTB menggandeng sejumlah perguruan tinggi, salah satunya Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu NTB, Hasan Basri, Sabtu (25/11/2023) mengatakan, partisipasi mahasiswa sebagai bagian dari pemilih milenial dalam mengawasi Pemilu sangat penting.
“Mahasiswa UIN Mataram harus percaya diri dan berpartisipasi aktif dalam proses Pemilu, karena memiliki talenta dalam membangun demokrasi,” ajaknya saat menyampaikan sambutan pada diskusi Bawaslu Ngampus di UIN Mataram.
Rektor UIN Mataram, Prof. Masnun Tahir, mengaku bahwa mahasiswa UIN Mataram biasa dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu, baik sebagai pengawas, KPPS, PPS, PPK. Bahkan alumni UIN Mataram banyak menjadi anggota dan ketua KPU maupun Bawaslu di NTB. “Dosen UIN Mataram juga banyak yang diminta sebagai tim seleksi Bawaslu maupun KPU,” terangnya.
Menurut Ketua PWNU NTB ini, sangat wajar sejauh ini kampusnya jadi salah satu perguruan tinggi yang paling sering dikunjungi KPU, Bawaslu, maupun anggota DPR RI. Hal itu disebut merupakan dampak dari komitmen UIN Mataram membangun peradaban manusia dan peradaban negara.
Terlebih pendidikan politik dan demokrasi dengan semangat menuju peradaban pemilu berintegritas, menghargai pluralislitas, dan riang gembira harus terus dikedepankan.
“Kami siap dari kalangan kampus mencerdaskan masyarakat untuk membangun demokrasi yang baik. Insya Allah, jika kampus dilibatkan dalam kepemiluan, maka demokrasi Indonesia yang sehat untuk melahirkan pemimpin terbaik akan bisa diwujudkan,” lugasnya.
Salah satu narasumber dalam diskusi, Siti Khofifah, menyebut pengawasan partisipatif merupakan program Bawaslu RI yang bertujuan mengajak masyarakat aktif mencegah pelanggaran pemilu. Karena itu, sifat dari pengawasan partisipatif adalah sukarela, netral, imparsial, dan professional. “Di sini mahasiswa diharap mengambil peran maksimal,” pesannya.
Senada dengan itu, Dr. Saleh Ending menambahkan, banyak peran yang bisa dijalankan mahasiswa dalam pengawasan pemilu. Salah satunya mencegah perilaku politik uang yang saat ini makin memprihatinkan. Kalau mahasiswa ikut terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, maka politik uang yang jadi momok dalam setiap kontestasi pemilu akan bisa berkurang.
“Ini karena masyarakat butuh orang yang bisa memberi pemahaman pada mereka akan efek pemilu yang dihasilkan dari praktik politik uang itu,” serunya mengingatkan. rul
