M-16 Gelar “Roadshow” di Pulau Sumbawa, Petakan Isu Strategis Pedagang Kaki Lima

DIREKTUR M-16 Bambang Mei Finarwanto (kiri) bersama Ketua APKLI NTB, Abdul Majid saat menyampaikan keterangan pada wartawan. Foto: ist

POSMERDEKA.COM, MATARAM – Lembaga Kajian Sosial dan Politik M-16 kembali menggelar Roadshow Pemetaan Isu Strategis Pilkada di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Kali ini, pemetaan tersebut akan menghimpun isu strategis dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermukim di pulau yang kaya dengan mineral tambang itu.

”Pedagang kaki lima adalah urat nadi ekonomi. Mereka menyuntikkan kehidupan ke dalam perekonomian daerah kita dengan menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang-barang terjangkau bagi masyarakat. Suara mereka penting dan sudah sepantasnya didengar,’’ kata Direktur M-16, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Sabtu (22/6/2024).

Bacaan Lainnya

Menurut Bambang, roadshow tersebut akan mengundang dan melibatkan para pedagang kaki lima di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Roadshow akan berlangsung sepanjang 23-26 Juni 2024.

Rencananya, pada hari pertama, roadshow akan melibatkan PKL dari Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Kemudian disusul roadshow yang melibatkan PKL dari Kabupaten Dompu, dan di hari terakhir roadshow akan melibatkan PKL dari Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Bambang menjelaskan, PKL adalah bagian integral dari perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Bumi Gora. Sayangnya, mereka selama ini acap diabaikan atau dipinggirkan dalam perencanaan kebijakan publik. Padahal, mendengarkan dan melibatkan PKL dalam proses perumusan kebijakan adalah kunci untuk menciptakan daerah yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Baca juga :  Upacara Peringatan HUT Ke-64 Provinsi Bali Dilangsungkan di Karangasem

‘’Pedagang kaki lima itu pelaku ekonomi yang tak terhitung nilai kontribusinya. Mereka itu sesungguhnya wirausahawan tangguh yang memastikan roda ekonomi terus berputar meski dalam keterbatasan,’’ ujarnya.

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor informal, termasuk PKL, berkontribusi sekitar 60 persen dari PDB nasional dan menciptakan lebih dari 97 persen lapangan kerja. PKL menawarkan produk dan jasa dengan harga terjangkau yang menarik konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dan membantu menjaga daya beli masyarakat.

Masalahnya kata dia, PKL sering kali beroperasi di ruang publik yang membuatnya terkadang terlibat dalam konflik kepentingan dengan otoritas pemerintahan terutama yang terkait dengan penggunaan ruang. Itu mengapa di banyak tempat, kadang terjadi pengusiran yang tak jarang berujung pada penyitaan barang dagangan.

‘’Roadshow ini ingin mendengar dari hati ke hati, apa yang dinginkan, apa yang dibutuhkan saudara-saudara kita pedagang kaki lima. Dengan mendengar kebutuhan dan suara mereka, pemerintah kita harapkan tidak menerapkan kebijakan yang keliru pada PKL yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial,’’ ungkap Bambang.

Seluruh isu strategis yang muncul dalam roadshow ini akan dihimpun dan didokumentasikan oleh M-16 secara tertulis, dan kemudian akan diberikan kepada kepala daerah yang memenangkan kontestasi pada Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.

Dalam konteks politik pun, tak ada satu pun alasan untuk mengabaikan dan menepikan PKL. Mereka kata Bambang, adalah bagian dari kelompok pemilih yang signifikan. Mengabaikan mereka berarti kehilangan potensi dukungan politik yang kuat.

Baca juga :  PSSI Tegaskan Liga 1 Indonesia 2021-2022 Tetap Lanjut di Bali

‘’Dengan jumlah mereka yang besar, PKL memiliki kekuatan suara kolektif yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah. Dan sebagai anggota aktif komunitas, PKL memiliki kemampuan untuk memobilisasi dukungan dan menyebarkan informasi politik,’’ papar Bambang.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI ) NTB, Abdul Majid, mengakui pihaknya dihubungi M-16 terkait Roadshow Pemetaan Isu Strategis PKL untuk Wilayah Sumbawa, Dompu dan Bima. ‘’APKLI NTB sudah berkoordinasi dengan dikabupaten/kota untuk menyiapkan anggota APKLI sekitar 50 PKL untuk menggelar pertemuan dengan M-16,’’ katanya.

Lebih jauh Abdul Majid mengungkapkan, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.