MATARAM – Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi NTB, Dian Sandi Utama (DSU), menyebut semangat dan komitmen Kementerian ATR/BPN bersama Polri/Kejagung selaku aparat penegak hukum untuk menindak tegas mafia tanah harus mengalir sampai ke daerah. Karena itu, keran aduan untuk masyarakat harus dibuka seluas-luasnya di daerah. Sebab, sejak lama terdengar kabar mafia tanah begitu leluasa operasi dengan berbagai modus
“Polanya beragam, ada yang sertifikatkan tanah telantar, sertifikatkan tanah kawasan, dan sampai ada juga yang sertifikatkan tanah modal sporadik kongkalikong,” sebut DSU, Senin (25/7/2022) sore.
PSI, jelasnya, memang diarahkan untuk menerima aduan masyarakat soal permasalahan tersebut. Dalam pandangannya, masalah tersebut tidak pernah selesai dan tuntas, selalu saja ada laporan serupa.
Menurut dia, pengurus PSI di semua wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi NTB, diminta membantu masyarakat yang butuh bantuan. Terutama masyarakat yang menemui jalan buntu ketika menjalankan upaya hukum dan menjadi korban dari mafia tanah, lebih spesifik lagi ketika ada indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai ATR/BPN, APH hingga kehakiman. “Kita buka-bukaan saja, banyak yang menyampaikan kepada kami proses demi proses yang dilalui masyarakat ketika mengadu soal perampasan hak tanah miliknya,” paparnya.
Dari proses penuntutan hingga putusan, sambungnya, hakim diduga sering dikendalikan mafia tanah. Proses penuntutan sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sering kali dikendalikan dan atau dipermainkan oleh para mafia hukum dan mafia tanah.
DSU menuding para mafia tanah tidak hanya menyasar daerah pariwisata, tapi juga kawasan hutan. “Yang harus kita ingat, ladang basah untuk para mafia tanah ini bermain bukan hanya di daerah/kawasan pariwisata, tapi juga di kawasan-kawasan hutan. Kami sudah kumpulkan data-datanya,” seru DSU. rul
