Lahan untuk Transmigran Harus ‘’Clean and Clear’’

  • Whatsapp
KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Gede Putu Aryadi (kiri) saat menghadiri rapat evaluasi izin prinsip pelepasan kawasan hutan (IPPKH) dan percepatan penyelesaian sertifikat hak milik (SHM), Kamis (1/7/2021). Foto: rul
KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Gede Putu Aryadi (kiri) saat menghadiri rapat evaluasi izin prinsip pelepasan kawasan hutan (IPPKH) dan percepatan penyelesaian sertifikat hak milik (SHM), Kamis (1/7/2021). Foto: rul

MATARAM – Lahan untuk permukiman dan lahan usaha bagi warga transmigran di NTB harus dipastikan lahan tersebut benar-benar clear and clean atau bebas dari berbagai permasalahan hukum maupun sosial. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Gede Putu Aryadi, mengatakan, program transmigrasi di NTB sejak tahun 1980 untuk pertama kali  dilakukan penempatan di Kabupaten Dompu bagi warga transmigran dari  Lombok, telah berhasil mengatasi masalah penduduk miskin sebanyak 10.776 KK.

Program itu, menurutnya telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dalam mengubah taraf hidup menjadi lebih baik. Namun disamping keberhasilan tersebut, ia tidak menampik adanya sedikit persoalan lahan yang hingga kini belum clear and clean.

Bacaan Lainnya

‘’Masih ada persoalan pengurusan sertifikat hak milik (SHM) bagi sebagian warga di UPT Jeringgo Lombok Timur, UPT Buin Batu Plampang Sumbawa, juga di UPT Prode SP.3 Plampang dan tempat lainnya yang perlu segera kita rumuskan penyelesaiannya,’’ jelas Aryadi, saat membuka rapat evaluasi izin prinsip pelepasan kawasan hutan (IPPKH) dan percepatan penyelesaian sertifikat hak milik (SHM) dihadapan petugas BPN dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Para  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota se NTB di Hotel Lombok Plaza, Kamis (1/7/2021).

Baca juga :  BWF Resmi Tunda Ajang Bulutangkis Indonesia Open 2020

Aryadi mendaku, saat ini masih ada tiga tunggakan lokasi IPPKH dengan total lahan 2.891 Ha. Sedangkan lokasi transmigrasi yang telah memperoleh penegasan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan adalah 5.631,75 Ha dan untuk penyelesaian sertifikat hak milik (SHM) dari target 9.370 persil yang telah diselesaikan sebanyak 4.652 persil dan sisanya 4.718 persil masih dalam proses dan menjadi beban SHM pada tahun 2021. ‘’Setiap transmigran, idealnya menerima lahan untuk permukimanan dan lahan usaha,’’ ucap dia.

Menurut Aryadi, lahan yang sudah diberikan izin untuk lokasi transmigrasi harusnya sudah diberikan sertifikat untuk hak pemukiman dan penggunaan usaha bagi transmigran. Mantan Irbansus pada Inspektorat NTB menuturkan, pemerintah daerah setempat dan bidang transmigrasi harus meng-clear-kan urusan tersebut sebelum diberikan kepada transmigran. ‘’Seharusnya sertifikat kepemilikan lahan tidak boleh berpindah tangan sebelum 15 tahun,’’ tegas Aryadi.

Lebih lanjut ia mengatakan, koordinasi dan kolaborasi antara pihak terkait harus segera dibangun untuk memperoleh data yang lengkap terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan. ‘’Kami di provinsi memiliki keterbatasan terkait permasalahan yang ada di lapangan. Begitu ada informasi yang berkembang kita harus sigap mencari kebenarannya seperti apa, pembiaran informasi yang beredar akan dianggap suatu kebenaran oleh masyarakat,’’ papar Aryadi.

Mengakhiri sambutannya, pria yang disapa Gede ini berharap diskusi ini dapat menjadi masukan untuk disampaikan kepada pimpinan, sehingga pimpinan bisa membuat satu kebijakan dalam upaya penyelesaian tersebut.

Baca juga :  Wisatawan Lokal Dibuka, Pesanan Akomodasi Mulai Muncul

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Ketransmigrasian Disnakertrans NTB, Jamaluddin, menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk memperoleh data dan masukan terkait penyediaan tanah dalam pembangunan pemukiman transmigrasi agar memenuhi kriteria 2C (clear and clean) dan 3L (layak huni, layak usaha dan layak berkembang), memperoleh data dan informasi tentang pertanahan transmigrasi yang masuk ke dalam kawasan hutan, percepatan penyelesaian shm transmigrasi, serta penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi khususnya di kawasan pembangunan pemukiman transmigrasi. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.