KPU RI Ingatkan Proses Coklit Jaga Jarak

  • Whatsapp
ANGGOTA KPU RI, I Dewa Wiarsa Raka Sandi (tengah), bersama komisioner KPU Bali dan KPU kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 usai rapat koordinasi di KPU Bali, Minggu (19/7/2020). Foto: gus hendra
ANGGOTA KPU RI, I Dewa Wiarsa Raka Sandi (tengah), bersama komisioner KPU Bali dan KPU kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 usai rapat koordinasi di KPU Bali, Minggu (19/7/2020). Foto: gus hendra

DENPASAR – Secara umum berjalan baik sesuai ketentuan, tapi ada satu hal yang disoroti KPU RI dalam tahapan coklit serentak di Bali, Sabtu (18/7) lalu. “Saya ingatkan agar saat proses coklit jaga jarak. Ini perlu kita sosialisasikan,” kata anggota KPU RI, I Dewa Wiarsa Raka Sandi, usai rapat koordinasi dengan KPU Bali dan kabupaten/kota yang akan pilkada, Minggu (19/7/2020).

Menurut Raka Sandi, secara kultural masyarakat Bali biasa akrab atau guyub, dan itu meniscayakan kedekatan secara fisik. Jika tidak bersikap akrab, hal itu bisa disalahpahami sebagai bentuk tidak santun. Masalahnya, dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, menjaga jarak itu penting dan bagian dari protokol kesehatan. “Ke depan ini perlu kita sosialisaikan,” terangnya.

Bacaan Lainnya

Mengikuti tahapan coklit serentak bersama KPU Bali dan pengampu kepentingan lain di Bali, dia menilai gambaran besar prosedur sudah dijalankan dengan baik jajaran PPDP. Mengikuti Peraturan KPU, mereka bekerja dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) mulai masker, penyanitasi tangan, juga face shield (pelindung muka). Raka Sandi memantau coklit serentak di Tabanan, Jembrana, Badung dan Denpasar.   

Mengenai masih adanya PPDP yang belum mengikuti tes cepat (rapid test) Corona, dia menegaskan aturan tetap harus ditegakkan. Hanya, karena dalam kondisi bencana, koordinasi dan komunikasi juga penting dilakukan. Dia memandang di Bali tidak ada pihak yang berniat menghambat tahapan Pilkada 2020. Semua ingin berjalan lancar, tapi kesehatan masyarakat juga terjamin.

Baca juga :  Musrenbangcam Usul Bangun GOR Dawan Senilai Rp2 Miliar

Memberi jaminan ini, sambungnya, diusahakan jajaran penyelenggara agar masyarakat yakin protokol kesehatan benar dijalankan. Dengan begitu masyarakat yakin PPDP yang datang dalam kondisi sehat. “KPU melarang PPDP bertugas sebelum rapid test. Kalau tidak ada, sesuai PKPU, setidaknya surat keterangan sehat dari otoritas terkait. Ini semua untuk memastikan petugas sehat (saat bertugas),” tegas mantan anggota Bawaslu Bali tersebut.

Anggota KPU Bali, I Gede John Darmawan, menimpali, rapat koordinasi dengan KPU RI itu setengah mendadak. Senyampang Raka Sandi memantau coklit di Bali, KPU Bali berinisiatif untuk mengundang rapat dengan jajaran KPU kabupaten/kota yang pilkada. “Beliau ke Bali karena juga terdaftar sebagai pemilih di Bali, jangan sampai KPU RI malah tidak dicoklit. Mumpung di sini, kami minta memberi arahan ke rekan-rekan,” cetusnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.