KPU Putuskan Honor PPK Dibayar Sebulan, Penyelenggara Diimbau Rajin Berjemur

  • Whatsapp
ANGGOTA KPU Bali, Gede John Darmawan saat teleconference bersama jajaran KPU seluruh Bali membahas persiapan Pilkada Serentak 2020, Senin (30/3/2020). Foto: gus hendra
ANGGOTA KPU Bali, Gede John Darmawan saat teleconference bersama jajaran KPU seluruh Bali membahas persiapan Pilkada Serentak 2020, Senin (30/3/2020). Foto: gus hendra

DENPASAR – Penundaan sejumlah tahapan Pilkada Serentak berkonsekuensi terhadap honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). KPU RI memutuskan membayar honor PPK hanya sebulan, selain juga menunda masa kerjanya. Hal itu terungkap saat teleconference KPU Bali dengan jajaran KPU seluruh Bali, Senin (30/3/2020).

Saat rapat via ponsel yang dibuka Ketua Divisi Sosialisasi, SDM, dan Parmas KPU Bali, Gede John Darmawan, itu disampaikan sejumlah hal penting terkait keputusan KPU RI mencermati perkembangan situasi. Terutama terkait wabah Covid-19. Salah satunya KPU belum memutuskan menunda Pilkada Serentak meski ada wacana demikian sebelumnya. “Kita tetap berpegang pada keputusan KPU RI yang hanya menunda sejumlah tahapan pilkada, bukan menunda pilkada,” ujarnya dengan meminjam tempat di KPU Denpasar.

Bacaan Lainnya

Karena ada penundaan tahapan, jelasnya, maka ada pekerjaan PPK yang juga ditunda. Ini berarti mereka sementara tidak bekerja, dan itu berimbas kepada hak honor yang mesti diterima. Honor PPK tetap dibayar untuk bulan Maret, tapi untuk bulan April masih menunggu perkembangan situasi Covid-19. Jika bulan April situasi tanggap darurat dicabut dan PPK kembali bekerja normal, honornya akan dibayarkan kembali pada bulan Mei.

Baca juga :  Sssttt!!! Disdik Kota Denpasar Lirik Usulan Pengamat Pendidikan

John mempertegas honor sekretariat PPK untuk bulan Maret juga tetap dibayar. Mekanisme pembayaran apakah berbentuk transfer atau tunai, diserahkan ke masing-masing KPU. Namun, untuk PPS, honor belum bisa dibayarkan karena mereka belum bekerja usai pelantikan tanggal 20 Maret lalu.

Lebih lanjut John mengingatkan rekan komisioner menaati surat edaran KPU Bali untuk kerja dari rumah sampai 5 April mendatang. Agar kinerja tetap berlanjut menyiapkan tahapan pilkada, dia bilang KPU Bali akan menyusun jadwal untuk teleconference selanjutnya secara rutin. Teleconference juga diminta dilakukan jajaran KPU kabupaten/kota dengan para staf masing-masing untuk pelaporan. “Untuk waktunya akan ditentukan jam berapa sewajarnya. Ini sengaja saya pilih jam 11 siang supaya rekan-rekan dapat berjemur dulu di rumah, tetap jaga jarak dan jaga kesehatan dengan rajin berjemur,” pesannya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.