KPU Diingatkan Antisipasi Gangguan Peretas, Polda Siapkan Tim Kontra Narasi

  • Whatsapp
PERTEMUAN Kapolda Bali, Irjen Petrus Reinhard Golose; didampingi para pejabat utama Polda dengan Ketua KPU, I Dewa Agung Lidartawan, didampingi para komisioner membahas persiapan tahapan Pilkada 2020, Rabu (17/6/2020). Foto:Ist
PERTEMUAN Kapolda Bali, Irjen Petrus Reinhard Golose; didampingi para pejabat utama Polda dengan Ketua KPU, I Dewa Agung Lidartawan, didampingi para komisioner membahas persiapan tahapan Pilkada 2020, Rabu (17/6/2020). Foto:Ist

DENPASAR – Adanya sejumlah kegiatan dari tahapan Pilkada 2020 dilakukan via daring untuk mencegah penularan pandemi Covid-19, menghadirkan potensi masalah bagi KPU sebagai penyelenggara. Yang paling mudah terlihat yakni gangguan peretas (hacker) yang banyak gentayangan di jaringan internet. Potensi itu menjadi salah satu topik bahasan saat kunjungan Kapolda Bali, Irjen Petrus Reinhard Golose ke KPU Bali, Rabu (17/6/2020).

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, usai pertemuan mengemukakan, Kapolda dan jajaran siap mendukung kegiatan KPU Bali menyiapkan tahapan Pilkada. Polisi juga terus patroli di dunia maya untuk deteksi dini potensi gangguan, misalnya peretas. Kapolda menyiapkan tim dari Subdit Kejahatan Siber untuk menindak jika ada kejahatan siber, sekaligus minta KPU memperkuat keamanan servernya. “Kami menyambut baik peringatan itu, sehingga lebih awal mendeteksi,” sebutnya.

Baca juga :  Kadek Dika Ditemukan Meninggal

Selain kerawanan secara virtual, Lidartawan juga menyebut merancang bimbingan teknis (bimtek) secara daring bagi jajaran babinsa dan bhabinkamtibmas agar benar-benar paham tugas di lapangan. Selain itu, dalam agenda simulasi di Denpasar dan Badung, KPU akan melibatkan babinsa dan bhabinkamtibmas. Tujuannya aparat keamanan mendapat gambaran nyata bagaimana proses tahapan di TPS dengan menerapkan protokol kesehatan, yang pasti berbeda dengan pemungutan suara dalam kondisi normal.  

“Misalnya ada paslon membawa massa, itu akan ditangani babin. Atau ada pemilih yang berhak mengamuk tidak diizinkan masuk TPS karena tidak pakai masker, nah yang begitu agar aparat keamanan bisa segera mengatasi sesuai prosedur,” urainya.

Kapan KPU akan melakukan simulasi, dia berkata masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI. Simulasi lain yang dirancang yakni proses pencocokkan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh PPDP, dengan tetap menggandeng aparat keamanan. “Yang bertugas coklit tenang, masyarakat juga nyaman. Petugas keamanan itu diperlukan ketika misalnya ada warga menolak dicoklit tanpa alasan jelas,” urainya.

Baca juga :  24 Kafe Ikan di Kedonganan Tutup Sementara

Komisioner Gede John Darmawan menambahkan, untuk tahapan sosialisasi ke masyarakat kemungkinan akan tetap ada proses tatap muka dengan jumlah minimal. Lokasinya kemungkinan di balai banjar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Jumlahnya paling banyak setengah dari kapasitas penuh ruangan itu. Misalnya banjar menampung 100 orang, ya separuhnya saja,” ulasnya.

Saat pertemuan tersebut, Kapolda mengingatkan masa kampanye sangat rawan bersliweran hoaks, apalagi kampanye dalam Pilkada 2020 dijalankan secara daring. Jika haoks tersebut diviralkan terus-menerus, sebutnya, postingan itu nanti bisa menyesatkan masyarakat. Untuk menekan gangguan semacam itu, Kapolda bilang memiliki team Kejahatan Siber yang disebut dengan Tim Kontra Narasi. Mereka bertugas meluruskan berita hoaks yang ada di media soaial. “Bila perlu pembuat atau penyebar berita-berita hoaks tersebut kita proses secara hukum,” tegas Kapolda. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.