POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Mengawali pidato dengan dua bait pantun, Gubernur Koster menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025 sekaligus pidato satu tahun kepemimpinan Gubernur-Wakil Gubernur periode 2025-2030, di hadapan sidang paripurna DPRD Bali, Rabu (25/3/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD, Dewa Made Mahayadnya, dan dihadiri Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta, unsur Forkopimda Bali, para kepala OPD Pemprov dan sejumlah undangan. Sesuai catatan Ketua DPRD, total waktu Koster pidato memaparkan capaian kinerjanya selama 1,5 jam.
“Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban politik dan moral kepada rakyat Bali pascaterpilih pada Pilkada 27 November 2024 untuk periode 2025-2030,” ujar Koster mengawali laporannya.
Di bidang legislasi, dia berujar Pemprov Bali menuntaskan 10 perda strategis, termasuk Perda Perlindungan Alih Fungsi Lahan Produktif. Selain itu, terdapat 6 Pergub dan 5 Instruksi Gubernur yang diklaim memperkuat fondasi pembangunan Bali. Koster mengapresiasi pimpinan serta anggota Dewan yang kooperatif dalam mengesahkan regulasi tersebut.
Saat ini, sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) masih dalam tahap harmonisasi, di antaranya Raperda Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi, Pengendalian Toko Modern Berjejaring, hingga pembentukan Perumda Kerta Bhawana Sanjiwani. “Seluruh perda strategis ditargetkan selesai pada 2026,” ujar Koster.
Dalam paparan selama 1,5 jam tersebut, Koster mengakui penggunaan aksara Bali belum maksimal dan akan digenjot tahun ini. Ia juga menekankan keseriusan dalam merayakan Rahina Tumpek sebagai warisan leluhur untuk menjaga kelestarian alam. Menurutnya, leluhur Bali memiliki kearifan luar biasa meski belum mengenyam pendidikan formal hingga tingkat doktor. “Kita akan seriuskan ini sampai masyarakat bisa menjalankan secara organik atau mandiri,” serunya di podium.
Terkait infrastruktur kebudayaan, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung ditargetkan rampung pada 2027. Koster memproyeksikan perhelatan Pesta Kesenian Bali (PKB) tahun 2028 sudah bisa dilaksanakan di wahana baru tersebut.
Di sektor kesehatan, dia menyebut Pemprov mengambil alih RS Darma Yadnya yang sebelumnya terkendala masalah hukum dan operasional. Langkah yang didukung Kementerian Keuangan ini bertujuan mengembangkan fasilitas tersebut menjadi rumah sakit tematik. Sementara di bidang pendidikan, Koster menyoroti akses SMA/SMK yang baru mencapai 94%. Pihaknya akan menelusuri sisa 6% siswa yang belum tertampung untuk memastikan kendala di lapangan.
Sektor pertanian juga menjadi perhatian serius. Koster mengungkapkan luas sawah di Bali menyusut dari 71.000 hektar pada periode 2018-2023 menjadi 68.000 hektar saat ini. Dari jumlah tersebut, 44.000 hektar telah menerapkan sistem organik. Ia menargetkan seluruh pertanian di Bali berbasis organik pada 2028.
“Kalau tidak dikendalikan, alih fungsi lahan mengancam ketersediaan pangan, kedaulatan pangan, dan keberadaan subak,” tegas Koster sembari meminta DPRD memperketat pengawasan.
Secara khusus, Koster memuji kinerja Pansus TRAP DPRD Bali yang dinilai memiliki integritas tinggi. Ia mengaku mendengar adanya upaya gratifikasi dari pihak tertentu, namun Pansus tetap bergeming. “Saya tahu ada yang mau menyogok, tapi Pansus tidak mau,” ungkapnya disambut aplaus hadirin.
Menutup laporannya, Koster sempat berkelakar mengenai tudingan dia memiliki bisnis arak. Koster menegaskan, kebijakan perlindungan arak bali murni untuk membela perajin lokal, terutama di Karangasem. Saat ini, permintaan arak bali di duty free Bandara I Gusti Ngurah Rai mencapai 400 liter per bulan, melampaui penjualan merk internasional seperti Black Label.
“Walau saya dibully, tidak apa-apa. Saya jamin arak bali tidak kalah dengan sake dan soju selama kemasannya berkualitas,” pungkasnya. hen
