POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA) menjadi “tunggakan” program kerja Gubernur Koster yang belum paripurna. Sebab, antara jumlah wisatawan asing yang masuk dan membayar retribusi itu masih njomplang. Karena itu, dalam sidang paripurna DPRD Bali, Rabu (25/3/2026) Koster menyatakan akan menggenjot realisasi penerimaan target PWA itu.
“Kalau semua turis menginap di akomodasi yang berpajak, akan ada peningkatan PHR,” ujarnya dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD, Dewa Made Mahayadnya, itu.
Sejak PWA diberlakukan pada 14 Februari 2024, jelasnya, pada tahun 2024 terkumpul Rp318 miliar dari 2,12 juta wisman, lalu meningkat tahun 2025 menjadi Rp369 miliar dari 2,46 juta wisman. Padahal wisman yang masuk Bali mencapai 7 juta lebih, berarti masih ada peluang untuk meningkatkan pencapaian target PWA tersebut.
Koster mengakui daya paksa Perda Nomor 6/2023 yang disempurnakan dengan Perda Nomor 2/2025 tidak cukup kuat menggiring wisman membayar retribusi tersebut. Apalagi Perda itu hanya berlaku di Bali, menggunakan UU 15/2023 tentang Provinsi Bali sebagai landasan yuridisnya. Karena itu Pemprov akan kerja sama dengan Kapolda Bali, Imigrasi dan Menteri Pariwisata untuk mendata berapa turis asing sebenarnya di Bali.
Karena hanya berlaku di Bali itu, sambungnya, belum ada pengaturan Imigrasi bisa memungutnya. Namun, dia berharap agar dimungkinkan Imigrasi memfasilitasi di bandara, karena Imigrasi tidak boleh memungut langsung. Sebelum Imigrasi terlibat, dia mengakui akan kesulitan meningkatkan realisasi PWA.
“Terima kasih bagi yang kritis atau curiga dana PWA ini ada diselewengkan, dan saya pastikan itu tidak ada karena dilakukan secara digital, tidak ada konvensional. Begitu masuk langsung ke kas daerah, tidak ada yang bisa ambil,” bebernya dalam sidang yang juga dihadiri Wakil Gubernur Giri Prasta tersebut.
Koster menjamin penggunaan tidak menyimpang dari aturan, dan tidak ada penyelewengan. Bagi yang mengkritik, dia mengajak sebaiknya optimal untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat. “Dulu kita tidak ada dana seperti ini, sekarang ada. Ayo saling bantu fiskal daerah karena terbatas,” ajaknya.
Koster juga memantau perkembangan pariwisata Bali melalui media dan media sosial, termasuk ada kejadian wisman dibunuh, dicopet dan sebagainya. Selain akan berkoordinasi dengan Kapolda soal keamanan wilayah, dia juga minta DPRD juga turun memantau keamanan di wilayahnya.
Masih terkait pariwisata, Koster mengaku bangga karena Bali masih bagus citranya di mata dunia. Meski digempur narasi buruk di media sosial, dia mengklaim kunjungan ke Bali justru meningkat. Jumlah wisman meningkat 10 persen, dan menjelang Nyepi malah diklaim naik 20 persen.
“Dijelekin di medsos tetap banyak dikunjungi, ini sesuai data harian dari GM Angkasa Pura. Terjadi dinamika keamanan di Timur Tengah, ini berdampak kunjungan ke Bali meningkat. Konflik di sana, tapi damai di Bali,” ucapnya.
Berkaca dari pengalaman itu, Koster mengajak agar masyarakat mencitrakan Bali secara baik. Katakan apa adanya, tidak mengada-ada yang dinilai sikap tidak bijak. Kalau buruk katakan buruk, begitu juga kalau baik katakan baik.
“Harus bela Bali. Masa sudah baik dibilang buruk? Sebagai orang politik saya paham internal dan eksternal yang nggak baik itulah. Kita cintai bali dengan penuh tanggung jawab,” beber Ketua DPD PDIP Bali itu.
Lebih jauh diungkapkan, biasanya setiap akhir tahun Bali dibombardir berita buruk untuk menjatuhkan citra oleh pesaing. Termasuk dia juga dihujat meski sudah bekerja keras siang dan malam. Karena itu dia memilih membiarkan saja dihujat jika menghujat itu bisa membuat pelakunya bahagia.
Secara jenaka Koster mendaku sudah tiba di titik di mana kritik, marah, bully dan hujatan itu sama dengan cara orang menghormati pemimpinnya. Tapi ada juga yang menyayangi. Itu esensi nangun Sat Kerthi Loka Bali. “Megenep isine, ada suka, ada tidak suka, itu normal. Terima kasih kritik pedasnya, saya anggap kepedulian dan tanggung jawab membangun Bali. kami, Koster-Giri, mohon maaf jika ada kekurangan,” tutupnya. hen
