POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Isu APBD Provinsi Bali defisit anggaran mencapai Rp1,9 triliun yang tersebar ke publik, memantik gerah Gubernur Bali, Wayan Koster. Apalagi isu ini juga masuk dalam Pandangan Umum Fraksi Golkar saat rapat paripurna DPRD Bali, Senin (17/7/2023). Usai membacakan sambutan penyampaian Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Jamkrida dan Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali saat paripurna, Koster menyampaikan klarifikasi.
“Saya mau mengklarifikasi berita dan Pandangan Umum Fraksi Golkar terkait defisit,” sebutnya dengan mimik serius.
Dia menguraikan, postur APBD 2023 berisi target Pendapatan Daerah Rp6,9 T terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,7 T, Dana Transfer Rp2,1 T. Kemudian Belanja Daerah Rp7,9 T, Belanja Operasional Rp4,5 T dan lain-lain. Dari struktur Pendapatan Daerah dan Belanja, terdapat perencanaan defisit Rp1,09 T untuk keseimbangan.
“Perkiraan realisasi? PAD Rp4,7 triliun. Sampai 14 Juli terealisasi Rp2,388 triliun atau 50 persen lebih. Pendapatan terbesar dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan realisasi 57 persen dan bea balik nama kendaraan baru (BBNKB) 96 persen. Ekonomi pulih, makanya banyak beli mobil baru,” sebutnya.
Pendapatan harian, jelasnya, Rp14,5 miliar, dan pada Juli ini mencapai Rp16 miliar per hari. Jika dihitung sampai Desember masih ada 166 hari dan asumsi Rp16 miliar sehari, maka ada pendapatan Rp2,6 triliun. Ini bisa melebihi target Rp4,7 triliun dari PKB dan BBNKB dengan asumsi pendapatan stagnan Rp16 miliar per hari. “Saya jamin tidak akan stagnan melihat perkembangannya,” cetusnya.
Kemudian pendapatan Dana Transfer Rp2,1 T dari APBN dijamin terealisasi. Saat pandemi saja selalu 100 persen, apalagi kondisi normal saat ini. Untuk Belanja Operasional Rp7,9 T, Koster menyebut tidak pernah terealisasi 100 persen karena syarat tertentu atau situasi tidak memungkinkan. Secara empiris antara 90 sampai 95 persen, dan itu berarti masih ada sisa.
“Defisit minimum Rp300 miliar sampai Rp700 miliar, bukan Rp1 triliun atau Rp1,9 triliun. Kalau itu terjadi, kita punya skema menyelesaikan,” ulasnya.
Menurutnya, masih ada BLUD RS Bali Mandara dan RS Mata. Selain itu bisa efisiensi program nonprioritas yang dikurangi sampai Rp200 miliar. Koster menjamin Desember nanti APBD akan klop. “Pandemi saja bisa, apalagi sekarang. Saya jamin defisit Rp1,9 triliun tidak akan terjadi, yang bikin (asumsi) salah itu,” ketusnya.
Lahan aset Pemprov di Nusa Dua seluas 39,8 hektar yang dipakai ITDC, juga dihitung sebagai sumber pendapatan. Sewanya kini Rp51 miliar, dan akan disewa 16 tahun dengan pembayaran di depan sekaligus. Total ada 830 miliar yang sedang berproses dan Agustus nanti direalisasi. Dana itu akan disuntikkan ke BPD Bali sampai Rp650 miliar.
Karena BPD Bali sangat sehat, Koster optimis umpan balik dari BPD 25 persen dari penyertaan saham bisa sampai Rp140 miliar per tahun. Tambahan ini sebagai pengganti potongan DAU untuk pembayaran PEN. Kalau sewakan tanah hanya 51 miliar per tahun, tapi jika dimasukkan saham ke BPD mendapat Rp140 miliar.
“Jika skenario berjalan, kita dapat tambahan 2,5 kali lipat dibanding sewa lahan saja,” klaimnya.
Soal lahan seluas 334 hektar di Pusat Kebudayaan Bali (PKB), Koster mengklaim banyak investor mau sewa zona penunjang 150 hektar. Agustus selesai kerja sama dengan pihak ketiga, dan Pemprov dapat maksimal Rp2 triliun untuk membangun zona inti PKB. Nanti bisa ditambahkan ke penyertaan BPD dan menambah belanja APBD.
“Kalau ini jalan maka tidak defisit, surplus malah. Memangnya saya bodoh? Dulu di DPR RI biasa ngurus APBN ribuan triliun, apalagi cuma Rp7 triliun. Sorry, tidak akan defisit,” cetusnya dengan nada tinggi. “Pada saatnya akan saya sampaikan ke Dewan. Ini masih berproses, Agustus selesai,” lugasnya menandaskan.
“Kita yakin dan doa bersama agar APBD aman. Ini tahun politik, jangan digoreng ke mana-mana. Proses sedang berjalan, jangan khawatir,” imbuh Ketua DPRD, Nyoman Adi Wiryatama. hen
