Komisi III Sayangkan AP Tetap Naikkan Tarif Parkir

  • Whatsapp
AA Ngurah Adhi Ardhana (kiri) saat memimpin rapat kerja dengan PT Angkasa Pura I. Namun, Angkasa Pura ternyata tidak menjalankan rekomendasi hasil rapat tersebut. Foto: ist
AA Ngurah Adhi Ardhana (kiri) saat memimpin rapat kerja dengan PT Angkasa Pura I. Namun, Angkasa Pura ternyata tidak menjalankan rekomendasi hasil rapat tersebut. Foto: ist

DENPASAR – Rekomendasi DPRD Bali kepada PT Angkasa Pura (AP) I untuk menunda kenaikan tarif di Bandara I Gusti Ngurah Rai, ternyata tidak bergigi. Faktanya, tarif baru tetap diberlakukan di areal bandara. Kondisi itu memantik kegeraman Komisi III yang sebelumnya rapat bersama AP dan minta penundaan kenaikan, menimbang kondisi ekonomi masyarakat sedang susah.

“Kami menyayangkan bahwa sudah disepakati menunda, ternyata mereka tidak sigap dan terlambat melakukan penundaan itu. Selain Komisi III, DPRD Bali bahkan secara resmi mengirim rekomendasi penundaan,” lugas Ketua Komisi III DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, Kamis (7/1/2021).

Bacaan Lainnya

Ardhana menyatakan hal itu sebagai tanggapan atas keluhan sopir taksi daring yang keberatan dengan kenaikan tarif parkir. Yang biasanya masuk mengantar tamu kena tarif Rp5 ribu, sejak Senin (4/1/2021) menjadi Rp10 ribu. “Kaget banget, kok naiknya nggak tanggung-tanggung? Langsung 10 ribu. Kok nggak mikir bandara itu, yang lain pada nurunin harga, ini malah naikin,” keluh Agung, sopir taksi daring itu kepada posmerdeka.com.

Agung mengutarakan keluhan itu karena membaca berita di salah satu media Komisi III minta AP menunda kenaikan tarif. “Di berita dibilang Komisi III minta tunda, tapi bandara tetap berlakukan tarif baru, berarti kan nggak dianggap bandara?” kelakarnya.

Baca juga :  Pasien Sembuh Covid-19 di Bali Kembali Lebih Banyak dari Tambahan Kasus Positif

Kembali ke Ardhana, dia berujar jika AP tidak mematuhi kesepakatan dengan DPRD Bali, bisa parlemen minta atensi kepada Menteri BUMN. Sasarannya adalah mempertanyakan kebijakan Kementerian BUMN yang dinilai membebani masyarakat pada periode kelam pandemi Covid-19. “Semoga saja kami tidak perlu menempuh langkah itu,” ucapnya seraya menunjukkan surat rekomendasi lembaga bertanggal 5 Januari 2020 yang ditandatangani Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama.

Secara garis besar, legislatif minta AP menunda penyesuaian tarif parkir sampai bulan Juni sesuai rekomendasi Komisi III. Selain itu, AP diminta wajib berkoordinasi dengan DPRD Bali untuk besaran nilai kenaikan tarif parkir tersebut.

GM AP I Ngurah Rai, Herry Sikado, yang sedianya dimintai konfirmasi atas persoalan ini, tidak bisa dihubungi. Saat dihubungi, teleponnya terdengar nada sambung tapi tidak diangkat. Demikian pula pesan singkat yang dikirim tidak dibalas sampai dengan berita ini dibuat. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.