Komisi II DPRD Buleleng Dorong Anggaran Pengadaan 100 Ton Beras, Ini Alasannya

  • Whatsapp
RAPAT Komisi II DPRD dengan beberapa instansi, terkait pembahasan APBD-TA 2022, di ruang Komisi II DPRD Buleleng. Foto: rik

BULELENG – Penerapan implementasi Perda Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk di Buleleng pada tahun ini belum berjalan dengan maksimal. Komisi II DPRD Buleleng pun mulai mendorong agar pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat mengimplementasikan Perda ini dengan maksimal di tahun 2022 nanti.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Putu Mangku Budiasa, Senin (15/11/2021) saat rapat dengar pendapat melibatkan Dinas PUTR, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Buleleng, dalam rapat terkait dengan pembahasan APBD-TA 2022, di ruang Komisi II DPRD Buleleng.

Bacaan Lainnya

Mangku Budiasa mengatakan, pemerintah diharapkan tahun 2022 dapat mengimplementasikan Perda CPPD. Komisi II mendorong DKPP Buleleng untuk memasang anggaran pengadaan minimal 100 ton beras. ‘’Kami mendorong di tahun 2022 ini agar dialokasikan anggaran untuk program kegiatan tersebut,’’ katanya.

Komisi II juga menyoroti keluhan masyarakat bahwa ada beberapa pemerintah yang tidak menggunakam tenaga kerja lokal. Menurut Mangku Budiasa, setiap rekanan mempunyai kewajiban melibatkan tenaga kerja lokal. ‘’Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dan pendapat dampak buruk dari pembangunan tersebut. Pemerintah harus hadir jika ada seperti itu,’’ tegas Mangku Budiasa.

Baca juga :  Lagi Sehari 7 Pasien Covid-19 Meninggal, Bali Kembali Ranking 3 Nasional

Rapat dengan beberapa instansi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan SKPD di tahun 2021 dan berkaitan dengan rencana kerja SKPD yang akan dilaksanakan di tahun 2022, serta berkaitan capaian target RPJMD pada masing-masing SKPD mitra kerja Komisi II DPRD Buleleng.

Diakui Mangku Budiasa, beberapa kegiatan prioritas pada SKPD ada belum bisa terealisasi mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Hal ini mendapat perhatian dari Komisi II untuk bisa dilakukan komunikasi dengan Bupati dan TAPD Buleleng. ‘’Kegiatan yang merupakan prioritas di tahun 2022 ini wajib untuk didanai APBD,’’ pungkasnya. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.