Ketua-Petugas Kredit LPD Desa Adat Ped Tersangka Korupsi

  • Whatsapp
KAJARI Klungkung, Shirley Manutede (kedua dari kiri) memberi keterangan pers di kantor Kejaksaan Negeri Klungkung, Kamis (14/10/2021). Foto: ist
KAJARI Klungkung, Shirley Manutede (kedua dari kiri) memberi keterangan pers di kantor Kejaksaan Negeri Klungkung, Kamis (14/10/2021). Foto: ist

KLUNGKUNG – Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Ped, Nusa Penida berinisial IMS dan seorang pegawai di bagian kredit LPD berinisial IGS ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Klungkung dalam kasus dugaan korupsi di LPD Desa Adat Ped, Kamis (14/10/2021).

“Setelah kami melakukan ekspose, dan setelah penyidik Pidsus melakukan penyelidikan selama lima bulan, maka ada dua orang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di LPD Desa Adat Ped,” kata Kajari Klungkung, Shirley Manutede, di kantor Kejaksaan Negeri Klungkung.

Bacaan Lainnya

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, sebutnya, karena dinilai terbukti melakukan penyimpangan anggaran di LPD Desa Adat Ped dengan estimasi kerugian mencapai sekitar Rp5 miliar. IMS merupakan tersangka utama, dan dalam aksinya melakukan penyimpangan anggaran di LPD Desa Adat Ped. Dalam kasus ini, IMS dibantu IGS yang merupakan pegawai di LPD tersebut. “Sampai saat ini IMS dan IGS belum ditahan, karena dilihat dari perkembangan penyidikan, kami masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Inspektorat,” terangnya.

Tidak berhenti sampai di sana, Kejari Klungkung menegaskan akan kembali memeriksa beberapa saksi lagi untuk kian gamblang menyingkap kasus tersebut. “Sambil menunggu hasil audit kerugian negara dari Inspektorat Klungkung, penyidik akan melakukan pemeriksaan lagi ke beberapa saksi. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini,” sebutnya bernada menebar ancaman.

Baca juga :  Wabup Sanjaya Upayakan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan

Atas perbuatannya, IMS maupun IGS dijerat Pasal 2 ayat (1) UU No.3  tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah atas UU No 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 (tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Keduanya juga dijerat pasal subsidair Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp50 juta. baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.