Keseimbangan Politik: Isu Golkar Gergaji Kuasa PDIP

  • Whatsapp
Gus Hendra
Gus Hendra

MENUTUP akhir tahun 2021, Partai Golkar kembali mendaur ulang isu politik mereka tentang perlunya ada keseimbangan politik di Bali. Gagasannya adalah ketika ketidakseimbangan terjadi, maka lahir demokrasi tidak sehat, lemahnya kontrol legislatif terhadap eksekutif, rentan praktik koruptif, dan merangsang hadirnya tirani. Pernyataan atau isu itu muncul saat webinar “Catatan dan Refleksi Akhir Tahun 2021” yang dibuat DPD Partai Golkar Bali, Kamis (30/12/2021).

Kesadaran Palsu

Bacaan Lainnya

Isu ini cukup menggelitik, karena mengandaikan masyarakat Bali terlena hegemoni penguasa. Karena itu perlu dibangunkan dari “kesadaran palsu” saat ini. Persoalannya, apakah masyarakat Bali mengerti keseimbangan politik yang digaungkan Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry itu? Jika mengerti, apa relevansinya dengan kepentingan publik?

Dalam kacamata orang luar, orang Bali dinilai apolitik; suatu pandangan yang cenderung simplifikasi meski ada benarnya, setidaknya ketika era kerajaan dan kolonial. Lebih tepatnya, orang Bali secara budaya menyukai kondisi homogen, harmonis, indah, dan menjurus mengharamkan konflik. Ketika ada konflik, kanalisasinya cenderung dengan cara mepuik atau menghindar, karena tidak terbiasa mencari jalan keluar secara elegan. Salah satu kearifan lokal Bali yakni sagilik saguluk salunglung sabayantaka berisi pesan kewajiban menjaga keharmonisan, termasuk dalam pilihan politik, dan yang keluar dari norma itu akan dicap perusak keharmonisan kelompok.

Baca juga :  Basmi Corona, Yayuk Guyur Disinfektan Rumah Warga

Di Bali ada norma lek atau malu yang digunakan mendisplinkan orang Bali (Bawa Atmadja, 2010). Diminta “malu sendiri” merupakan bentuk persuasi atau penaklukan dari kuasa kelompok lain. Norma itu membuat orang Bali, meminjam teori panoptikon Michel Foucault, selalu merasa diawasi, bahkan ketika realitanya tidak ada yang mengawasi. Ketika hendak memilih politik berbeda dengan tokoh yang dihormati misalnya, maka bujukan “malu sendiri” itu akan dipakai senjata untuk membuat seseorang ikut kelompok terbesar, entah setuju atau tidak. Dalam konteks ini, pranata adat berperan terbesar menggiring preferensi pilihan politik.

Pragmatis dan Nir-Ideologi

Mari kita bandingkan hasil Pemilu 1997 pada era Orde Baru dengan Pemilu 1999 sebagai Pemilu pertama Orde Reformasi di Bali, yang hasilnya sangat kontradiktif. Tahun 1997 Golkar mendapat 93,5 persen, dan PDIP hanya 3,5 persen. Hanya dalam waktu dua tahun perolehan Golkar anjlok menjadi 10,5 persen, sedangkan PDIP melonjak menjadi 79,5 persen. Padahal Golkar selama Pemilu zaman Orde Baru selalu menang.

Data ini dapat dimaknai pemilih di Bali sangat pragmatis dan tidak terlalu mementingkan ideologi partai. Pemilih yang tahun 1997 membesarkan Golkar, adalah pemilih yang sama melambungkan PDIP pada tahun 1999. Ketika Golkar berkuasa, mereka ramai-ramai memilih Golkar. Begitu juga ketika PDIP naik daun, plus bumbu genealogi Megawati Sukarnoputri dengan Bali, sebagian besar orang Bali ikut arus ke kelompok pemenang itu. Suatu sikap yang menyiratkan hasrat menjaga keharmonisan, jika tidak ingin disebut sekadar ikut-ikutan.

Bahwa sejak tahun 1999 sampai kini cengkeraman PDIP masih kencang di Bali, kecuali faktor genealogi Megawati, juga karena keberhasilan partai ini memposisikan diri dan dicitrakan sebagai partai nasionalis serta rumah berteduh kaum minoritas atau wong cilik. Khusus kemenangan 91,68 persen pada Pemilu 2019, sangat dipengaruhi Jokowi effect yang dipersepsikan sangat memperhatikan kepentingan Bali. Pula upaya resistensi kepada koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019, karena orang Bali merasa terancam ada kelompok tertentu dalam lingkar dalam kubu Prabowo-Sandi yang dipandang radikal, eksklusif, doyan kekerasan, dan antikebinekaan. Kecemasan ini dikapitalisasi kubu pendukung Jokowi-Amin, dan karena paling terkait dengan Jokowi maka PDIP mendapat coattail effect terbesar dari Pilpres itu.

Baca juga :  Sebagian Besar Kasus Aktif di Kabupaten/Kota di Bawah 100

Kurang Militan

Menimbang budaya orang Bali yang cenderung suka yang homogen, sesungguhnya Golkar, Gerindra, dan partai lain di Bali tidak perlu berkecil hati pada 2024 nanti. Situasinya akan relatif sama seperti tahun 2004, ketika belum ada figur politisi menonjol yang punya citra kuat merepresentasi kepentingan (dan kecemasan) orang Bali seperti Jokowi pada 2019. Ini berarti tarung bebas dan bergeraknya bandul perubahan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Tinggal melihat insentif elektoral itu akan dinikmati partai mana kelak.

Meski menguasai legislatif dan eksekutif, di era politik post truth saat ini nyaris mustahil satu partai benar-benar mutlak berkuasa. Lawan terbesarnya adalah kecepatan dan jejaring media sosial yang kini didaulat sebagai pilar kelima demokrasi selain eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Jangankan jadi tiran, membuat kebijakannya diterima publik secara proprosional saja Pemprov Bali masih kedodoran. Bahkan pada momen tertentu mesti mengerahkan dukungan kekuatan Fraksi PDIP di DPRD Bali, sebagai fraksi terbesar, untuk melegitimasi kebijakannya.

Secara komunikasi massa, sesungguhnya Golkar relatif bernas memilih isu untuk mengkritisi pemerintah di Bali sekaligus meningkatkan popularitas. Isu revisi Perda Desa Adat misalnya, cukup mengganggu kenyamanan PDIP sebagai partai pendukung pemerintahan Gubernur Koster. Sayang, tindak lanjut isu ini kurang lugas diteruskan Golkar karena skuat di DPRD Bali tidak mendukung. Pun fraksi lain juga terkesan cuek, karena tidak berkorelasi langsung dengan kepentingan dan benefit elektoral mereka.

Baca juga :  Sasar Pengunjung Pasar, PDIP Gianyar Bagikan 15 Ribu Masker

Sugawa sebagai dirigen orkestra isu revisi Perda Desa Adat terlihat kurang militan mengusung gagasan itu. Bandingkan dengan PKS di DPR RI yang konsisten galak menyoroti pemerintahan Jokowi, atau PDIP yang tanpa kompromi memelototi kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Posisi Golkar yang di Jakarta sebagai pendukung pemerintah membuat Sugawa seperti “maju tertawan, mundur tergusur” di Bali. Karena posisi “abu-abu” Golkar itu pula maka nikmatnya keuntungan elektoral sebagai kanal pihak yang tidak suka PDIP, tidak sepenuhnya direguk.

“Politik adalah cara menggulingkan kekuasaan, untuk menikmati giliran berkuasa,” begitu kata penyair W.S. Rendra. Dus, semoga isu keseimbangan politik yang diamplifikasi Golkar itu benar untuk perbaikan demokrasi Bali, alih-alih alat penghantam penguasa demi hasrat giliran berkuasa belaka. Jika konsisten memperjuangkan, bukan tak mungkin rindu Golkar menjadi partai jawara di Bali terwujud pada 2024 nanti. Siapa tahu bukan? Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.