POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Di Kabupaten Gianyar, jumlah keterwakilan perempuan yang menduduki jabatan publik di lembaga pemerintah atau eksekutif dengan posisi eselon II hanya tujuh orang dari 34 posisi, atau hanya mencapai 20,5 persen. Sementara untuk anggota legislatif DPRD Gianyar, posisi perempuan hanya lima orang dari 40 kursi legislatif atau sebanyak 12,5 persen.
Data itu terungkap saat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Gianyar menggelar sosialisasi peran perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi untuk mendorong lahirnya para pemimpin perempuan tangguh, adil, dan bijaksana, di Museum Subak Masceti, Kamis (16/11/2023).
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Gianyar, Gede Wijaya, menuturkan, dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan di jabatan publik, baik dalam pengambilan keputusan maupun di politik, para perempuan perlu terus didorong untuk percaya diri memasuki ranah politik. “Sekaligus memberi motivasi dan penyadaran tentang potensi diri yang dimiliki,” sebutnya.
Melalui workshop kepemimpinan perempuan dan pendidikan politik perempuan, Wijaya berkata para peserta sudah memiliki kecerdasan politik, sehingga perlu didorong agar tidak hanya menjadi objek tapi juga subjek yang kritis dalam menentukan pilihan politik. Pula menjadi pendorong pendewasaan politik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan kepentingan perorangan atau kelompok.
Selain itu diharap terbentuk perempuan-perempuan politik yang berkepribadian utuh, berketerampilan, sekaligus memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik. “Sadar akan hak dan kewajiban, serta memiliki tanggung jawab yang dilandasi nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.
Hakikat politik, ujarnya, adalah bagaimana menghadirkan kebajikan, keadilan, kesejahteraan, dan keamanan bersama melalui kekuasaan. Jika perempuan dapat dilibatkan dan memahami dunia politik secara benar, dia akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan begitu dapat berperan dalam memperjuangkan nasib perempuan melalui berbagai kebijakan, baik di parpol maupun melalui politik anggaran di parlemen.
Wijaya berharap kegiatan tersebut sebagai penguatan peran perempuan dalam bidang politik, dan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan di dalam organisasinya masing-masing. Selain itu mampu meningkatkan kualitas kehidupan politik dan demokrasi, khususnya bagi kaum perempuan, yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila, serta UUD 1945.
“Kami berharap lebih banyak perempuan mengambil peran kepemimpinan baik dalam pembangunan politik, sosial, hukum, dan ekonomi. Pemimpin perempuan harus memiliki sikap asertif, yaitu penuh percaya diri, mempunyai keinginan kuat akan tindakannya, dan mampu menyatakan perasaan dan pendapat tanpa menyakiti perasaan diri sendiri atau perasaan orang lain,” lugasnya. adi
