Kecil Peluang Hasil Pilkada di Bali Lanjut ke MK

  • Whatsapp
PROSES pleno rekapitulasi di salah satu kecamatan di Denpasar. Tidak adanya pelanggaran saat proses rekapitulasi membuat Bawaslu Bali yakin kecil kemungkinan peluang hasil Pilkada 2020 di Bali berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Foto: ist
PROSES pleno rekapitulasi di salah satu kecamatan di Denpasar. Tidak adanya pelanggaran saat proses rekapitulasi membuat Bawaslu Bali yakin kecil kemungkinan peluang hasil Pilkada 2020 di Bali berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Foto: ist

DENPASAR – Tidak adanya riak-riak dan gejolak usai rapat pleno rekapitulasi di enam kabupaten yang melangsungkan Pilkada 2020 di Bali, memberi keyakinan hasil pilkada itu bisa diterima semua pihak. Karena itu pula dinilai kecil peluang hasil pilkada tersebut sampai digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau melihat tanda-tandanya sejauh ini, saya pikir kemungkinannya sudah pasti tidak ada,” kata Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali, I Ketut Sunadra, Jumat (18/12/2020).

Bacaan Lainnya

Sesuai aturan, kata Sunadra, syarat mengajukan gugatan yakni maksimal jumlah selisih suara adalah 2 persen, bergantung jumlah penduduk. Dia juga menekankan dari segi pengawasan Bawaslu selama ini, kecil kemungkinan yang dinyatakan kalah saat pleno untuk berproses untuk sengketa hasil. Meski mengajukan gugatan itu hak paslon, kembali dia menilai tidak ada tanda-tanda mengarah ke arah itu berdasarkan hasil pleno.

“Biasanya tanda ke sana dimulai dari rapat pleno di kecamatan, misalnya saksi tidak mau tanda tangan berita acara. Sampai siang tadi (kemarin) kami tidak menemukan info kemungkinan ada gugatan,” urai mantan akademisi tersebut.

Tidak adanya pemungutan suara ulang, juga relatif tidak ada keberatan dari para saksi paslon, menambah keyakinan Sunadra hasil pilkada akan selesai di Bali. Terlebih hasil “pemotretan” jajaran pengawas tidak ada mengindikasikan ada persoalan yang tidak selesai sebelum penghitungan suara dilakukan.

Baca juga :  Alami Kesulitan Finansial, Kemendikbud Kaji Skema Bantuan untuk Sekolah Swasta

Hanya, ulasnya, jika kemudian memang ada gugatan yang dilayangkan ke MK oleh salah satu paslon, Bawaslu Bali sejak awal mengarahkan ke jajaran Bawaslu kabupaten/kota untuk memberi bahan keterangan. Siap atau tidak, Bawaslu wajib menyiapkan bahan keterangan karena memang demikian mekanismenya. Yang wajib disediakan Bawaslu, ulasnya, yakni bahan keterangan hasil pengawasan. Termasuk melengkapi apa sekiranya yang diminta MK.

“Misalnya yang digugat itu hasil penghitungan suara, harus jelas dulu di TPS mana yang dimasalahkan? Nanti kami akan menjelaskan apa kinerja yang dilakukan rekan-rekan Bawaslu kabupaten/kota terkait pencegahan, atau ada dan tidaknya temuan yang melanggar prosedur saat pengawasan di sana. Intinya, pengawasan dalam semua tahapan,” ungkap mantan anggota KPU Badung tersebut.

Lebih jauh diutarakan, kemarin juga dilakukan evaluasi akhir pelanggaran pidana pemilihan dalam rapat di Sentra Gakkumdu Bawaslu Bali. Kesimpulan rapat, Bawaslu dan kepolisian serta kejaksaan sepakat di semua kabupaten/kota yang pilkada tidak ada pelanggaran tindak pidana. Memang sebelumnya ada sinyal mengarah ke sana, tapi kemudian dinilai tidak memenuhi unsur.

Karena penelusuran di tingkat kabupaten/kota tidak ada tindak pidana, jika kemudian ada yang membawa ke Bawaslu Bali, dia berkata akan menjawab bahwa sudah ditangani di kabupaten. “Kalaupun ada kesalahan kecil di daerah, sudah diperbaiki karena ada mekanisme saran perbaikan. Jadi, ya, peluangnya kecil sekali ke MK. Kalaupun dibawa ke MK, Bawaslu juga siap,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.