Kebakaran Beruntun, Dewan Ingatkan Kelayakan Instalasi Listrik

KETUA Komisi 3 DPRD Bali, AAN Adhi Ardhana. Foto: hen
KETUA Komisi 3 DPRD Bali, AAN Adhi Ardhana. Foto: hen

DENPASAR – Dari rentetan musibah kebakaran dalam sepekan terakhir, satu di antaranya menimpa kantor pemerintah yakni Kantor Samsat milik Badan Pendapatan (Bapenda) Bali, Kamis (14/4/2022). Yang terbaru, kebakaran cukup besar menelan tujuh kios di Pantai Melasti, Desa Ungasan, Badung, Minggu (17/4/2022) dini hari. Persamaan kedua insiden itu yakni diakibatkan korsleting, dan menyebabkan kerugian material cukup besar.

Menimbang kebakaran bisa terjadi kapan saja, Ketua Komisi 3 DPRD Bali, AAN Adhi Ardhana, mengingatkan semua pihak untuk waspada dengan kelayakan instalasi listriknya. Sebab, korsleting acapkali terjadi karena instalasi listrik yang dipasang kurang layak, sehingga mudah terbakar. Deteksi dini terhadap kelayakan instalasi listrik dilihat masih kurang dijalankan di masyarakat selama ini.

Bacaan Lainnya

“Kewaspadaan itu terutama untuk di kantor pelayanan publik atau kantor pemerintah. Kalau terjadi kebakaran, tidak hanya kerugian material saja, tapi yang lebih terasa dampaknya adalah ketika dokumen terkait pelayanan publik itu hangus terbakar,” papar politisi PDIP tersebut.

Lebih lanjut diutarakan, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 0045/2005, dalam pasal 15 ayat 3 dijelaskan, “Instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi, tegangan menengah dan tegangan rendah perlu diuji ulang kelayakannya setiap 15 tahun sekali. Hal ini dilakukan demi keselamatan dan mencegah kerugian”. Makna dari peraturan itu, sambungnya, lebih kepada upaya preventif terhadap potensi kebakaran akibat arus pendek. Secara teknis, ulasnya, pada instalasi yang berusia tua, isolasi penghantar akan mengalami pengerasan. Dampak buruk kondisi itu akan mudah terjadi arus pendek listrik dan percikan api.

Baca juga :  Transaksi Penjualan di Denfest 2020 Tembus Rp3 Miliar Lebih

Untuk lebih amannya, dia mengingatkan kantor instansi pemerintah mendapat Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk pemerintah. Mereka menerapkan seperti apa standar pemasangan listrik yang ditentukan.

“Instalasi listrik perlu dicek lagi oleh instalatir yang kompeten. Lagian PLN kayaknya tidak melayani pemasangan listrik kalau tidak ada SLO. Ketaatan ini yang saya rasa layak diperketat, belajar dari pengalaman kebakaran di Kantor Samsat itu,” tegasnya.

“Selain itu, kalau misalnya ada kebakaran karena korsleting tapi rumah itu tidak ada SLO, kemungkinan akan berpengaruh juga terhadap klaim asuransi mereka. Khusus kantor pemerintah untuk layanan publik, agar perawatan atau pemeriksaan setiap 15 tahun sesuai Peraturan Menteri ESDM itu dianggarkan juga supaya tidak mengganggu pelayanan,” imbuhnya memungkasi.

Berdasarkan data yang dihimpun, kebakaran besar menghanguskan kantor pelayanan publik yakni Kantor Samsat Bapenda Bali di kawasan Jalan Cok Agung Tresna, Denpasar Timur, Kamis (14/4/2022). Tidak ada korban jiwa dalam kejadian akibat arus pendek listrik ini. Kebakaran menghanguskan tiga ruang kantin beserta isinya, satu ruang SIM B milik Polda Bali berisi arsip dan komputer, dan satu ruang dan alat pencetakan pelat kendaraan bermotor. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan Polresta Denpasar, dan kerugian material belum bisa dipastikan nilainya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.