MATARAM – Ketua Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril, minta jajaran panwascam di enam kecamatan di Mataram membangun kekompakan, soliditas, harmonisasi, dan sinergitas dengan sekretariat. Juga dengan mitra kerja lainnya. Soliditas menjadi tolok ukur dalam bekerja mengawasi Pilkada, Pileg, dan Pilpres 2024 mendatang.
“Saya minta bangun rasa saling percaya antara ketua dan anggota, termasuk dengan sekretariat. Di situ yang junior harus menghormati yang senior, begitu pun sebaliknya. Pokoknya internal itu enggak boleh kepecah,” pesan Yusril saat membuka rapat konsolidasi evaluasi hasil pengawasan subtahapan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 di Hotel Lombok Plaza, Senin (12/12/2022).
Menurut dia, tahapan verifikasi faktual perbaikan justru merupakan tahap awal dari berbagai rangkaian panjang tahapan Pemilu, sampai puncaknya pada pencoblosan kertas suara tanggal 14 Februari 2024. Karena itu, jalan panjang yang masih harus dilalui butuh tim kerja yang solid dan suasana kerja nyaman.
Bila perlu hal-hal yang sensitif, antara lain masalah anggaran untuk alokasi panwascam, agar dibuka secara internal dengan sekretariat masing-masing. nsya Allah, kalau kerja kita terbuka, dan bekerja sesuai dengan aturan dan kewenangan, maka pemilu yang berintegritas akan bisa terwujud dengan baik,”ajaknya.
Dalam kesempatan itu, dia tak lupa minta jajaran panwascam di wilayah Kota Mataram terus mempelajari saksama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan seluruh peraturan turunannya.
Yusril mengucapkan terima kasih atas kerja pengawalan dan pengawasan selama verifikasi faktual (verfak) perbaikan kepengurusan dan keanggotaan parpol, sejak tanggal 24 November hingga 7 Desember 2022. ujuannya untuk menghindari terjadi multitafsir terhadap aturan, guna menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.
“Termasuk kita berkantor di kantor camat, jangan dianggap panwas itu adalah bawahan. Ingat posisi panwascam itu setara dengan camat. Kalau kedudukan kantor panwascam di kecamatan, itu adalah kewajiban fasilitasi pemerintah dalam menyiapkan penyelenggaraan pemilu sesuai perintah UU,” lugasnya.
Anggota Bawaslu Mataram, Ruslan, turut minta jajaran panwascam tetap mengedepankan sikap sabar dan rendah hati. Menurut dia, dalam rapat pleno verfak perbaikan kepengurusan dan keanggotaan parpol tingkat Kota Mataram oleh KPU dan dihadiri Bawaslu, sempat ruang untuk memberi catatan dan temuan lapangan hanya diberi waktu setelah palu diketok Ketua KPU Mataram.
Namun, dia mengaku tidak mempersoalkan hal itu. ”Memang etisnya itu, Bawaslu biasanya diberi ruang memaparkan dulu hasil temuan setiap kecamatan, baru diketok palunya. Tapi ya sudah, itu jadi pelajaran kita bersama untuk membuat KPU Mataram berbenah dalam bekerja, terkait penghormatan kepada sesama institusi penyelenggara pemilu,” sindirnya.
Dia berharap pada rapat evaluasi agar semua panwas mengisi form yang ada untuk dilakukan perbaikan, sebelum pleno nasional digelar KPU RI pada 14 Desember. Ini untuk jaga-jaga agar tertib administrasi sebelum rapat pleno penetapan parpol Pemilu tingkat nasional. “Sebab, ada ruang di aturan, bila calon peserta Pemilu tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2024, maka mereka diperkenankan mengajukan keberatan ke Bawaslu,” tandas Ruslan. rul
