Juli, Tenggat Selesai Rancangan Anggaran Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Total WFH

Ketut Ariyani dan Lidartawan. Foto: hen
Ketut Ariyani dan Lidartawan. Foto: hen

DENPASAR – Proses penyusunan rancangan anggaran Pilkada 2024 yang dijalankan KPU Bali dan jajaran tetap berjalan sebagaimana biasa, meski mulai Selasa (6/7/2021) semua komisioner dan staf menerapkan work from home (WFH). Meski begitu, jika memang ada pekerjaan penting yang mesti diselesaikan segara, komisioner dan staf tetap kerja seperti biasa.

“Sesuai rapat secara daring tadi bersama KPU kabupaten/kota, kami putuskan semua WFH mengikuti kebijakan pemerintah untuk PPKM Darurat ini. Jika ada yang sifatnya segera, silakan tetap ke kantor,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Senin (5/7/2021).

Bacaan Lainnya

Penyusunan rancangan anggaran Pilkada, sebutnya, tetap berjalan sesuai agenda. Dia menarget jajaran KPU kabupaten/kota siap dengan detail angkanya paling lambat akhir Juli mendatang. Setelah itu baru bisa berlanjut pembahasan anggaran untuk tahun 2022.  

“Jika rekan-rekan di kabupaten/kota sudah siap, nanti kami akan minta Pak Sekda Provinsi untuk memfasilitasi mengundang semua pemerintah daerah untuk bagaimana teknis berbagi anggaran antara KPU Provinsi dengan KPU kabupaten/kota. Semoga saja saat itu sudah tidak ada lagi pembatasan PPKM, jadi kami bisa bertemu tatap muka,” imbuhnya.

Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, Lidartawan berujar akan ada pembahasan lagi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pos mana yang ditambah atau dikurangi. Apalagi kondisi keuangan pemerintah sedang turun drastis akibat pandemi, pasti akan terjadi banyak penyesuaian antara kebutuhan dan penyediaan. Apalagi yang butuh anggaran untuk Pilkada tidak hanya KPU, masih ada Bawaslu, TNI, Polri, Satpol PP dan elemen lainnya.

Baca juga :  Dekopinda Tabanan Bentuk Badan Konsultasi dan Advokasi

Di kesempatan terpisah, Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, berujar lembaganya juga sepenuhnya menjalankan WFH. Semua komisioner dan pimpinan staf bekerja dari rumah, terkecuali ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, dapat dikerjakan di kantor. “Sudah kami beritahukan ke jajaran untuk WFH ini secara virtual ke para kabag. Sedapat mungkin sementara ini pekerjaan secara daring,” sebutnya.

Disinggung penyiapan anggaran untuk Pilkada 2024 seperti dilakukan KPU, Ariyani berkata sejauh ini belum ada merancang. Sebab, jelasnya, Bawaslu baru bekerja ketika KPU sudah menjalankan tahapan. “Kalau KPU wajar mereka lebih awal menyiapkan, karena kan kerjanya sejak persiapan pelaksanaan tahapan. Kalau kami di Bawaslu baru bekerja untuk pengawasan ketika KPU sudah melaksanakan tahapan,” ucapnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.