Jangan Gampangan Usul Pangkas Dana Desa Adat, PDIP Fokus ke Efisiensi OPD

  • Whatsapp
ANGGOTA Fraksi PDIP DPRD Bali, I Made Budastra. Foto: hen
ANGGOTA Fraksi PDIP DPRD Bali, I Made Budastra. Foto: hen

DENPASAR – Usulan memangkas dana desa adat untuk menambal defisit APBD Pemprov Bali tahun 2022 dinilai sebagai gagasan kontraproduktif. Meski dalam kondisi serba-kekurangan akibat pandemi Covid-19, sepatutnya pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara penanganan krisis ekonomi dengan penanganan pandemi.

Jangan sampai target PAD tidak tercapai, apa yang dilakukan desa adat selama ini harus menanggung akibatnya. “Usulan boleh, tapi jangan gampangan gitulah,” kata anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, I Made Budastra, Rabu (24/3/2021).

Bacaan Lainnya

Budastra menyampaikan pandangan itu sebagai respons atas usulan Ketua Komisi II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, untuk merasionalisasi pos anggaran desa adat, Selasa (23/3) lalu. Jika sebelumnya mendapat Rp300 juta setahun, untuk 2022 diusulkan dipotong Rp100 juta. Karena di Bali ada 1.493 desa adat, dengan rasionalisasi itu berarti Pemprov dapat mengumpulkan Rp149 miliar lebih.

Menurut Budastra, defisit anggaran 2021 terjadi akibat refocusing anggaran penanganan Covid-19 dan program prioritas. Silpa yang direncanakan tidak dapat tercapai, sedangkan penanganan pandemi masih harus menjadi perhatian. Di sisi lain adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat juga menambah beban di APBD 2021. Dalam situasi pandemi serta dibarengi krisis ekonomi, sebutnya, perlu menjaga keseimbangan dalam penanganan pandemi dan penanganan krisis ekonomi.

Baca juga :  Balawista Gianyar Terkendala Alat Penyelamatan

Dia menilai desa adat dalam situasi saat ini sebagai satu agen penanganan pandemi, sekaligus agen penanganan krisis ekonomi. Alasannya, karena secara nyata Satgas Covid-19 ada dalam koordinasi desa adat. Lembaga-lembaga ekonomi masyarakat adat pun ada dalam koordinasi desa adat. Salah satu motivasi desa adat melaksanakan tugas sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan dua masalah penting itu, ulasnya, adalah Bantuan Keuangan Khusus senilai Rp300 juta itu. “Usulan (memangkas dana desa adat itu) kontraproduktif,” seru politisi PDIP itu.

Lebih jauh diuraikan, dari target PAD Pemprov Bali yang tidak mengalami perubahan itu, jangan sampai desa adat yang banyak berbuat selama ini harus menanggung akibat. Selain menegaskan tidak setuju, Budastra mendaku masih ada pos lain di APBD yang harus disisir lebih dalam. Misalnya program-program tidak rutin yang sekiranya dapat ditunda hingga tahun mendatang. “Untuk BKK rutin (ke desa adat) itu tetap harus dapat dilaksanakan,” tegasnya.

Signifikansi BKK itu, dia berkata dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakan perekonomian masyarakat. Sebab, segala kebutuhan diadakan di desa itu sendiri. Lagipula, dia mengklaim Pemprov Bali sama sekali tidak ada mengusulkan untuk memotong BKK desa adat.

Disinggung pos mana yang sekiranya masih dapat dirasionalisasi, dia menyebut misalnya memotong anggaran bahan bakar untuk perjalanan. OPD juga dapat menghitung ulang biaya rutin yang dibutuhkan, atau sekiranya dapat diarahkan ke anggaran perubahan. Yang jelas, ucapnya, sesuai komitmen Gubernur Wayan Koster untuk menggerakkan perekonomian desa, dia menegaskan kembali tidak setuju BKK dipotong.

Baca juga :  Pasar Badung Dipasang Sterilization Chamber, Pengunjung Wajib Diguyur Disinfektan

Apa alternatif solusi yang ditawarkan? Dia berkata sambil jalan pasti ada perubahan. Seandainya anggaran yang dilobi ke pusat maupun anggaran ekstensifikasi dan intensifikasi oleh Bapenda terhimpun, defisit dapat ditutupi. Dia pun optimis Bali bisa segera pulih dengan gencarnya vaksinasi dan rencana uji coba membuka pariwisata.

“Selesai vaksin pasti bergerak semua, dan beban APBD akan berkurang karena ada gairah ekonomi. Jadi, tidak perlu sampai harus memotong dana desa adat,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.