DENPASAR – Sama-sama kader Partai Golkar, Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry, menyatakan tidak sepakat dengan wacana memangkas dana desa adat seperti disampaikan IGK Kresna Budi. Dia menilai defisit itu untuk diatasi melalui upaya dan terobosan, misalnya perjuangan untuk lahirnya kebijakan pembebasan bea masuk barang mewah dan kendaraan bermotor.
Kebijakan itu diharap mendorong peningkatan pendapatan asli daerah di sektor PKB dan BBNKB. “Untuk menambal defisit itu sudah ada kesepakatan antara TAPD Provinsi dengan Banggar terkait bidang mana saja yang harus diefisienkan,” sebutnya, Rabu (24/3/2021).
Sugawa terkesan sangat berhati-hati menyikapi gagasan Kresna Budi yang, meskipun sangat logis, “nyerempet-nyerempet bahaya” ke ranah sensitif yakni desa adat. Dia sepertinya sangat sadar, keliru sedikit saja mengelola isu ini dapat memberi efek buruk terhadap citra partainya.
Sugawa kemudian menguraikan, arah dan kebijakan DPD Partai Golkar Bali sejalan dengan rumusan webinar tentang pemajuan dan penguatan desa adat. Yang dimaksud adalah memperkuat aspek regulasi, kelembagaan dan dukungan keuangan. Penguatan kemampuan keuangan desa adat pada saat pandemi tetap mesti jadi prioritas.
“Dukungan anggaran desa adat tidak boleh dikurangi meski penerimaan daerah menurun. Sebab, desa adat terbukti dan teruji berperan maksimal menanggulangi Covid-19 di Bali. Prajuru dan pecalang proaktif dalam posko, disinfeksi, pendataan, pengaturan prokes saat upacara agama, kegiatan adat dan lain-lain,” ucapnya.
Selain menangani pandemi, dia berujar hak-hak atas tanah desa adat diharap dapat difasilitasi maksimal, sehingga desa adat dapat mencegah pengalihan tanah desa adat ke pihak lain. “Entah itu ke tangan investor atau bahkan kepada pemerintah,” tandasnya. hen
