Jangan Ada Sentimen Kedaerahan Manfaatkan Sumber Air, Bali Perlu Satu Tata Kelola

  • Whatsapp
AAN Adhi Ardhana (dua kiri) bersama kolega di Komisi 3 dan Perusda Bali usai rapat kerja, Selasa (30/3/2021). Foto: ist
AAN Adhi Ardhana (dua kiri) bersama kolega di Komisi 3 dan Perusda Bali usai rapat kerja, Selasa (30/3/2021). Foto: ist

DENPASAR – Isu mengenai ketersediaan air masuk dalam daftar skala prioritas Komisi 3 DPRD Bali, karena terdapat sejumlah hal yang saling berkelindan dan silang kepentingan. Mulai soal kewilayahan, kewenangan pengelolaan, kelestarian alam, adat, budaya dan juga sejarahnya. Untuk mengatasinya, dinilai perlu satu tata kelola air di Bali tanpa sentimen kedaerahan.

Ketua Komisi 3 DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, berkata, Komisinya menemukan beberapa hal yang menarik terkait air untuk menjadi perhatian saat rapat kerja dengan Perusda Bali, Selasa (30/3/2021). “Sejak awal tahun, dalam rapat-rapat kerja dengan organisasi vertikal yang berkegiatan di Bali terkait sustainable (keberlanjutan) suatu program dari pusat hingga daerah, terlihat banyak terdapat ketidaksepahaman terutama dalam pelestarian penyediaan distribusi air baku, “ujarnya usai rapat.

Bacaan Lainnya

Menurut Ardhana, adanya cadangan air baku dengan pembuatan waduk, embung, dan sumber mata air tidak disertai aturan tata kelola air. Kondisi ini menjadikan tidak maksimalnya pemenuhan standar kehidupan atau sambungan langsung ke masyarakat melalui PDAM. Hal itu akan terlihat memburuk jika pemenuhan kebutuhan industri strategis serta komersial, seperti untuk irigasi subak dan pertanian, ditambahkan di dalam daftar tersebut kebutuhan air. Apalagi ada kajian yang menyebutkan bahwa Bali akan defisit air pada tahun 2040 nanti.

Baca juga :  Bupati Giri Prasta Hadiri Upacara ‘Nyekah’ dan ‘Mapetik’ Massal di Desa Adat Pelaga

Hasil pendataan lapangan, terangnya, acapkali terjadi situasi perebutan air, sumber air bahkan hulu daerah aliran sungai (DAS) oleh sekelompok masyarakat. Belum lagi privatisasi sumber air untuk kepentingan bisnis, atau bahkan membisniskan sumber air untuk kepentingan standar kehidupan masyarakat. “Fungsi serta tanggung jawab pelayanan penyediaan air dari penyedia air baku seperti bendungan, embung, dan DAS itu ke UPT air minum dan PDAM di kabupaten/kota tidak sinkron. Karena itu diperlukan pengaturan dalam bentuk tata kelola air di Provinsi Bali,” ulas politisi PDIP tersebut.

Dia bersyukur Perusda juga menangkap permasalahan ini, sebagai bagian dari implementasi Danu Kertih dalan visi Nangun Sat Kertih Loka Bali oleh Pemprov Bali. Dengan kata lain, Perusda memiliki kesamaan langkah kerja dengan Komisi 3 terkait tata kelola air tersebut. Dari rapat kerja itu legislatif dan eksekutif sepakat untuk mengkaji lebih dalam bentuk legislasi atau peraturan yang hendak dirancang. Pun bagaimana upaya terbaik agar kebutuhan mendasar ini benar-benar dapat dirasakan dan menyejahterakan masyarakat.

“Air adalah hal sangat strategis, dan wajib kita jaga keberlangsungan keberadaan air sebagai kebutuhan dasar manusia,” serunya.

Ardhana tidak memungkiri masih adanya sentimen kedaerahan dalam tata kelola air di Bali. Misalnya kabupaten A terdapat sumber air, hal itu dijadikan posisi tawar terhadap daerah lain yang tidak memiliki sumber air. Justru karena itu dia berharap pengelolaan sumber air dijalankan dengan tata kelola yang baik, sehingga penggunaan tidak dieksploitasi berlebihan yang membuat penurunan debit air.

Baca juga :  Duplikasi Anggaran Pilkada 2020 untuk Pilkada 2024, 50 Persen Lebih untuk Honor

“Kita harus sepakat dulu tata kelola dilakukan sesuai konstitusi kita bahwa air dan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu sulit terwujud jika kita masih ada sentimen kedaerahan,” ajak legislator asal Denpasar itu. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.